Legenda Jombang

Siapa yang tak kenal dengan si manis nan legit yang satu ini, makanan khas dan menjadi legenda di Bandung yang memiliki kualitas produk yang tinggi dan pelayanan terbaik ini kini sedang menjajal untuk menjadi makanan khas Nusantara

Setiap orang pasti mengira nama “Amanda” diambil dari nama seseorang yang berperan penting di dalam perusahaan ini.
Tapi siapa mengira bahwasannya “Amanda” adalah sebuah singkatan yang menggambarkan sebuah do’a serta harapan yang mulia. “Amanda” yaitu Anak MANtu DAmai itulah arti dari brand yang sudah tidak asing di telinga.

Didirikan oleh Ibu Hj. Sumi Wiludjeng Sjukur, bersama Suaminya H. Syukur Atmowisastro (pegawai Pos Giro), Mereka berdua adalah pasangan suami istri keduanya kelahiran Jombang, Jawa Timur, Ibu Hj Sumi Wiludjeng adalah perempuan, kelahiran 01 Agustus 1940, yang mengenyam Tataboga dari IKIP Jakarta, memulainya diawal tahun 2000.

Amanda Brownies mulai mengepakan sayapnya di bidang bisnis kuliner khususnya di kota Bandung, Amanda mulai mematenkan komposisi, rasa dan nama brand. Satu tahun berlalu sang pemilik membuka Outlet Pertama yaitu di depan ruko metro jalan Soekarno Hatta

Beberapa kali, tempat alakadarnya dicoba untuk berusaha terus memasarkan, namun usaha tak selalu berjalan mulus, hingga akhirnya, Amanda yang tak lama kemudian mendapatkan tempat di Jalan Rancabolang, Bandung. sekaligus sebagai kantor Pusat serta Pabrik.

Dari tahun ke tahun perjalanan karir Amanda sangat pesat, sesampainya ditahun 2005 Amanda berhasil membuka beberapa outlet cabang di beberapa daerah di Kota Bandung

Pada tahun 2006 – 2008 Amanda telah mengantongi hak cipta merk, toko & restaurant. Setelah lama kemudian… dan sekarang Amanda telah menjajal kota-kota besar di Nusantara, dengan inovasi kreatif dan inovatif Amanda memiliki 32 Produk yang bervarian mulai dari Brownies hingga Pastry yang akan terus kami kembangkan untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan istimewanya .

Di tempat inilah nama amanda berkembang dari tahun ke tahunnya, hingga menjelma jadi oleh-oleh khas Bandung yang begitu melekat.

Permintaan Amanda setiap tahunnya tidak pernah turun. Dalam catatannya, jutaan dus dalam hitungan per tahun dipastikan ludes.

Perkembangan pelopor brownies kukus tersebut semakin tak terbantahkan lagi. Pada 2007 brownies Amanda menembus pasar Nasional. Bidikannya kali itu adalah Surabaya, disusul Yogyakarta yang kemudian melebarkan sayap ke Medan.

Sekarang hampir di setiap pulau ada outlet Amanda. Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, Makassar.Total outlet yang ada di Indonesia kata dia mencapai 26.

Amanda yang sudah kadung melekat dengan Bandung sempat menuai kritik. Sebab, sebagai oleh-oleh khas Bandung, justru Amanda membuka pasar nasional. Amanda memang berangkat dari Bandung tapi bukan hanya mengincar pasar nasional saja, tapi internasional. Pasar Internasional juga dibuka sejak pertengahan 2012 ini di Singapura.

Disarikan berbagai sumber : Web Brownies Amanda, Merdeka.com dsb.
Buku : Mencicipi Kesuksesan Amanda Brownies Kukus, karya Indari Mastuti, Agustin Rozalena

DR. Subchan, Arek Jombang, pembuat Robot dengan Teknologi SATURN Sensing and Autonomous Tactical Urban Reconnaissance Network) dan berhasil memenangkan Lomba bergensi dari Minister Of Defense Grand Challenge (MoD Grand Challenge) London UK.

==================

Ratusan warga Indonesia menikmati suasana perayaan 17 Agustus di rumah dinas duta besar di London hari minggu lalu. Lontong, sate ayam, nasi uduk dan sajian musik, dari pop hingga dangdut menyemarakkan suasana. Di hari Minggu di musim panas, perayaan kemerdekaan RI yang menghadirkan Eko Patrio, Ulfa Dwiyanti dan Titi Kamal itu tersebut berlangsung hangat dan meriah.

Di Swindon, kota kecil yang berjarak sekitar dua jam berkendara dengan mobil dari London, terjadi juga perayaan dan juga persembahan kado Istimewa untuk bangsa Indonesia. Salah satu putera terbaiknya, Dr Subchan, peneliti di Cranfield University, Shrivenham campus di Oxfordshire, Inggris bersama timnya dinyatakan sebagai pemenang Minister of Defence (MoD) Grand Challenge. Lomba bergengsi untuk mencari teknologi terapan di dunia militer yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan Inggris.

Subchan, pria yang lahir dan besar di Jombang ini, bersama Team Stellar mengembangkan Saturn (Sensing and Autonomous Tactical Urban Reconnaissance Network). Ini semacam robot yang berfungsi mendeteksi ancaman musuh. Tentunya ini bukan sembarang robot. Ini adalah robot terpadu yang memiliki tiga komponen baik di darat maupun di udara, yang bisa mengidentifikasi kekuatan dan posisi musuh di medan pertempuran. Tim Stellar adalah gabungan antara Cranfield University, Stellar Service Ltd, Blue Bear System Ltd, SELEX Sensors dan Airborne System Ltd, TRW Conekt, dan Marshall Specialist Vehicles.

”Robot ini bisa menggantikan manusia untuk mengintai kekuatan dan posisi musuh, tanpa harus beresiko terlihat atau diketahui lawan,” jelas Subchan lulusan Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) jurusan Matematika tahun 1994 kepada Jawa Pos usai kemenangannya. Inilah yang mungkin menyebabkan Subchan dan Team Stellar unggul dibandingkan peserta lomba yang lain.

Andy Wallace, perwira militer dari Departemen Pertahanan Inggris mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan produk teknologi yang membuat misi prajurit di medan tempur semakin aman. ”Kami ingin tentara yang bertugas di lapangan makin aman dan keselamatan mereka terlindungi,” kata Wallace kepada stasiun televisi BBC. Dalam konteks perang modern produk teknologi seperti yang dikembangkan oleh tim Subcham memang sangat relevan. Medan yang asing dan sulit membutuhkan piranti yang sangat membantu prajurit tempur.

Robot yang dikembangkan Team Stellar ini terdiri atas dua pesawat kecil dan satu kendaraan darat. Semuanya tanpa awak. Wahana ini dilengkapi dengan sensor radar, panas, dan visual. Untuk menyelaraskan kerja ketiga robot ini, dan sekaligus menganalisi hasil yang didapat, dibuat semacam pusat mengendali terpadu.

Menurut pemaparan Subchan pada Jawa Pos, tiga komponen robot yang dikembangkan oleh team Stellar itu punya fungsi sendiri yang saling menunjang. Pertama adalah berupa pesawat tanpa awak yang terbang tinggi, ini berfungsi untuk memetakan wilayah dan mengetahui medan. Pesawat ini bisa mendeteksi kendaraan militer; tank, bahkan sniper lawan (penembak jitu). Namun untuk bom, pesawat ini tidak bisa mendeteksi secara akurat. Itulah sebabnya dibuat robot kedua dan ketiga yang berupa pesawat tanpa awak yang terbang rendah dan satu robot darat (ground vehicle). Kedua robot terakhir ini lebih berfungsi untuk mengecek atau melakukan verifikasi terhadap temuan pesawat pertama yang terbang tinggi .

Subchan, yang menempuh S2 bidang applied matematics S2 Delf University of Technology di Belanda pada 1998-2000 ini terlibat di bagian desain dan pengembangaan kendaraan udara dan darat tanpa awak. ”Ini memang pekerjaan yang sangat menguras tenaga dan otak,” ungkap pria kelahiran Jombang Mei 1971 itu.Ia menceritakan proyek robot militer ini dimulai sekitar pertengahan tahun lalu. Selama kurang lebih setahun, Team Stellar yang menggabungkan beberapa perusahaan pertahanan dan Cranfield University itu mengembangkan dan mengujicoba Saturn di lapangan. Ujicoba dilakukan di beberapa tempat di Inggris, antara di Inggris barat dan di timur.

”Proyek ini membuat saya sering ke lapangan dan menghabiskan waktu di alam terbuka, kadang selama berhari-hari untuk menyempurnakan Saturn,” kata Subchan, anak kedua dari empat bersaudara pasangan Abdul Muin dan Djamilah. Dalam enam bulan terakhir, hampir tiap minggu Subchan dan timnya ke lapangan menguji Saturn. Waktu yang terbatas memang menjadi salah kendala pengembangan Saturn. Bahkan sampai babak final pun, masih ada beberapa masalah yang mengganjal.

”Pada proofing event (pembuktian produk) yang berlangsung selama lima hari, kami sempat khawatir karena sampai hari ketiga komunikasi antara stasiun pengendali di darat dan robot kendaraan tidak begitu bagus,” ungkap Subchan, yang dikaruniai lima anak dari perkawinannya dengan Ima Imadatul, yang juga berasal dari Jombang. Untunglah pada hari keempat persoalan ini bisa diatasi oleh tim.

Salah satu challenge yang harus dilakukan oleh setiap tim adalah dalam waktu satu jam harus mendemonstasikan hasil temuannya di Village of Copehill Down, di Salisbury Plain, Wiltshire Inggris, sebuah perkampungan yang khusus dibuat untuk latihan militer. Kondisinya perkampungan itu dibuat sedemikian rupa mirip dengan medan peperangan, lengkap dengan snipers, bom, tank, peluncur roket hingga aktor yang berperan sebagai tentara lawan dan penduduk sipil. Robot peserta Grand Challenge MoD harus bisa membedakan mana yang ancaman dan mana yang warga sipil biasa.

”Saya sangat bersyukur bisa menang,” kata Subchan yang pernah empat tahun bekerja di IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia) sebelum menjadi dosen ITS pada tahun 1994. Ia memang layak berbangga karena dari 11 tim yang mengikuti lomba ini, hanya enam yang masuk babak final. Dan dari enam ini, Team Stellar menang dan berhak atas penghargaan begengsi RJ Mitchell Trophy. Tropi yang mengambil nama perancang pesawat Spitfire Fighter, pesawat tempur legendaris pada pertempuran Battle of Britain.

Penelitian pertahanan dan keselamatan sipil memang bukan dunia yang asing bagi Subchan. Cranfield University, tempat Subchan sekarang bekerja sebagai peneliti memiliki studi pertahanan. Di sinilah dulu ia menyelesaikan S3 di bidang Guidance and Control (Panduan dan Kendali). ”Berbagai proyek yang saya ikuti hampir semuanya memiliki kaitan dengan pertahanan,” kata Subchan .

Setelah lulus Doktor, ia meneruskan post doctoral pada Departement Informatics and Sensors pada universitas yang sama dengan bidang yang ditekuninya sekarang adalah decision making, data fusion, mission planning and control (bidang pengambilan keputusan, penggabungan data, dan perencenaan misi). Ia mengaku tidak pernah membayangkan dan berencana menjadi peneliti militer. Tapi kuliah S3 di Cranfield University membuatnya menekuni penelitian dan pengembangan teknologi militer.

Ia pernah meneliti ‘awan yang tercemar nuklir’. Bila semisal ada kebocoran di reaktor nuklir, Subchan membantu menentukan luas wilayah yang tercemar bahan berbahaya. Dari sini bisa ditentunkan warga di wilayah mana yang harus diungsikan karena kebocoran nuklir tersebut.

”Inilah yang membuat saya senang dan menikmati bidang saya. Ada hasil nyata yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia,” kata Subchan yang juga sering menjadi pembicara pada forum pengajian di Swindon dan London.

Untuk masa depan Saturn yang ia kembangkan bersama Team Stellar, ia belum tahu persis kapan selesai dan dipakai oleh kalangan militer. Subchan menjelaskan teknologi yang dipakai sangat kompleks yang tentunya membutuhkan dana yang besar. ”Kalau dananya tersedia mungkin Saturn bisa hadir lebih cepat,” tandasnya.

* Ditulis untuk Jawa Pos dan Jawa Pos News Network (JPNN) edisi Selasa, 26 Agustus 2008

TNI Angkatan harus besar, sekuat dan disegani, mampu melindungi perairan negara secara maksimal. Kata-kata di atas adalah pernyataan Laksamana TNI Slamet Soebijanto, yang sering diulanginya dalam berbagai kesempatan selama menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) selama 2 tahun 9 bulan, sejak 2005 hingga 2007. Ia pun selalu menekankan kepada jajaran TNI AL agar melaksanakan tugas menjaga kedaulatan negara dengan maksimal.

“Saya tidak ingin mendengar lagi kita dilecehkan angkatan laut negara lain,” kata Slamet Soebijanto, menjelang serah terima jabatan kepada penggantinya, Laksamana Madya TNI Sumardjono, awal November 2007. “KSAL pasti akan selalu berganti, tetapi komitmen kalian tidak boleh berubah. TNI AL harus besar, kuat, profesional serta disegani negara lain.”

Ia mengakui, untuk membangun TNI AL yang besar, kuat dan disegani memang tidak mudah, antara lain karena membutuhkan dana yang tidak sedikit, sementara kemampuan pemerintah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan tahapan pembangunan sebagai kerangka waktu sekaligus pedoman dalam pengerahan sumber daya agar sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud. Untuk berjalan ke aras tersebut, konsep- konsep TNI AL dibuat dalam tataran Green Water Navy, yakni menegakkan stabilitas keamanan di laut dan berkemampuan untuk mengadakan perlawanan terhadap setiap ancaman di medan tempur perairan.

Sehubungan dengan itu, pimpinan TNI AL merumuskan postur kekuatan korp laut tersebut sampai tahun 2024 meliputi kebutuhan hingga 274 KRI, terdiri dari Pasukan Penyerangan Pasukan, Pasukan Patroli dan Pasukan Pendukung. Selain itu juga dirancang Pesawat Udara 132 buah, 3 Divisi Marinir, 2 Divisi Bridge Marinir BS, sebuah Kolatmar, 5 Lanmar dan 11 Yonmarhanlan. Jumlah pangkalan dirancang sebanyak 59 buah, dengan 11 Lantamal.

Dalam upaya meningkatkan penjagaan keamanan laut di wilayah selatan Indonesia, Slamet Soebijanto telah meresmikan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VII Kupang dan Lantamal II Padang. Ia juga mengusulkan pendirian Lantamal XI Merauke, menggeser Lantamal V Surabaya ke Kulonprogo Yogyakata dan Lantamal VI Makasar ke Tarakan. Usulan ini didasarkan pertimbangan untuk memperkuat pertahanan laut dengan menempatkan posisi pangkalan di area corongcorong terluar wilayah Indonesia.

Sebelum melepaskan jabatan sebagai KSAL, Laksamana Slamet Soebijanto telah menggagas pemekaran Komandan Wilayah menjadi tiga, yakni Kowilla Barat, Tengah, dan Timur dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan Negara. “Wilayah Indonesia didominasi laut dan terdiri dari ribuan pulau, ditambah tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang punya nilai strategis sekaligus ekonomis yang besar. Oleh karena itu, pemekaran Komandan Wilayah Laut perlu kontinyuitas kebijakan,” katanya.

Menurut Slamet Soebijanto, program penempatan sejumlah Pangkalan ke kawasan terluar ditunjukan untuk mendukung oprasional kapal perang Indonesia, sekaligus untuk menghemat biaya oprasional. Rencana menggeser Lantamal ke Mempawah Kalbar, misalnya, dilakukan untuk mempermudah patroli kapal di wilayah perairan penting Natuna karena berada di kawasan corong Laut China Selatan.

“Selama ini Perairan Natuna belum terawasi dengan baik karena
kapal patrol di sana harus kembali ke Tanjung Pinang untuk mengisi bahan bakar. Bayangkan, berapa banyak waktu dan bahan bakar yang dihabiskan,” katanya menjawab pertanyaan wartawan setelah menutup Dikreg Seskoal Angkatan 45 pada 8 November 2007.

Kebijakan serupa harus dilakukan di Tarakan Kaltim dengan tujuan mempermudah oprasi kapal TNI AL di utara Sulawesi, yang selama ini harus bergerak lebih jauh seperti ke Makasar atau Balikpapan. “Kalau pemekaran ini tidak diteruskan yang dirugikan Negara,” katanya.

Blak-blakan dan Berani

Sebagai KSAL, Slamet Soebijanto sering berbicara secara blak-
blakan dan berani, termasuk reaksinya terhadap manuver-manuver Angkatan Laut Malaysia di Perairan Indonesia. Rencananya pengembangan TNI AL yang digagas Slamet kabarnya kurang disambut baik oleh Mabes TNI, antara lain menyangkut pemekaran Komando Wilayah Laut menjadi tiga. Sebuah sumber di Jakarta menyebutkan, yang juga menjadi kontroversi adalah sikap pengadaan senjata TNI AL. “Kubu yang pro Amerika Serikat agak tersinggung,” katanya.

Efeknya juga berimbas pada rekanan. Jika kiblat pengadaan senjata berganti, otomatis rekanan berganti. “Pak Slamet juga terjun langsung untuk melihat barang sebelum dibeli. Ini tidak dilakukan oleh pimpinan sebelumnya.” Katanya. 
Apakah pemberhentian Slamet sebagai KSAL oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan kontroversi-kontroversi tersebut?

Presiden SBY dan Panglima TNI Djoko Suyanto kiranya paling tahu. Tetapi Slamet Soebijanto mengatakan, dirinya tidak kecewa dengan pemberhentiannya sebagai KSAL. “Ah, nggak. Alhamdulillah, Tuhan mengambil lagi (jabatan, Pen) dari kita,” kata Slamet. Hanya saja, dia mengharapkan KSAL baru nanti lebih baik daripada dirinya, “Ya harus mampu menjaga Negara ini dengan baik dan bisa memberikan garansi kepada siapa saja bahwa Indonesia aman bagi siapa saja yang mau lewat sini,” katanya.

Sebagai pimpinan tertinggi TNI AL, Slamet terkenal sangat peduli pada kesejahteraan anggotanya. Berbagai proyek perumahan dibangun untuk mereka, seperti di sebuah wilayah pinggiran Surabaya pada 2007. Kepada para anggota purna tugas yang masih menempati rumah dinas, Slamet berharap sangat bahwa mereka harus meninggalkannya untuk ditempati anggota aktif yang membutuhkan.

Penampilan sederhana Slamet menimbulkan respek di jajaran TNI AL, juga berbagai kalangan. Rumah pribadinya yang dibangun di pinggiran Surabaya pun sederhana untuk ukuran seorang pejabat militer bintang empat. “Ia memang sederhana. Itulah antara lain sebabnya mengapa ia melangkah seolah tanpa beban,” kata seorang wartawan senior yang mengenalnya.

Sumbang Pesawat

Meskipun dilahirkan di Mojokerto pada 4 Juni 1951, Slamet Soebijanto menghabiskan masa kecil hingga remajanya di Jombang. Setelah lulus SMA di Kota Santri – Jombang, ia melanjutkan ke Akademi Angkatan Laut dan lulus pada 1973. Dalam jabatannya sebagai KSAL, Slamet sempat bernostalgia di
kampung halamannya pada 14 Mei 2007. Ketika itu ia menyumbangkan sebuah pesawat Nomad TNI Al yang sudah tak terpakai kepada Pemkab Jombang untuk dijadikan monumen. Saat penyerahannya pesawat tesebut,

Bupati Jombang Drs H. Suyanto mengajak lima orang teman sekolah Slamet ketika masih Sekolah Dasar (SD) di Jombang. Pertemuan dengan lima kawan semasa masih kecil itu membuat suasana akrab. “Ini teman sekolah saya dulu,” tutur Slamet Soebijanto memperkenalkan lima temannya tersebut. 
Setelah menjabat KSAL, Slamet mengatakan dirinya berencana
menulis buku. Ada beberapa pemikiran yang ingin dituangkan dalam bentuk tulisan. “Terutama saya yakin bahwa Negara itu harus mengubah visi. Visi maritim harus kita kembangkan ke depan. Sebab, Negara-negara yang visinya maritim itu hidup lebih baik. Saya kira patut Negara kita menuju ke sana,” tutur suami Sonya Henny Soedjud ini.[]

Sumber : Buku Profil Tokoh Kabupaten Jombang Cet. 3. — Jombang: Pemerintah Kabupaten Jombang, 2010

Siapa yang tak kenal Emha Ainun Nadjib? Hampir semua warga bangsa ini, tua muda pasti kenal, setidaknya mengenal namanya. Apalagi bagi kita orang Jombang, pasti merasa sangat dekat dengan tokoh yang satu ini. Ucapan-ucapannya sering mengagetkan. Ia menyentil siapapun, dari segala kelompok maupun aliran. Dalam wawancara dengan Surabaya Post, Edisi Minggu, 20 Oktober 2006, misalnya, ia
mengkritik ibu-ibu yang tidak mau menyusui anaknya. “Bedes ae nyusuhi anake (kera saja menyusui anaknya, Ed), masak manusia tidak?” kata Cak Nun, sapaan akrabnya. “Anak malah diberi susu kaleng yang tidak jelas buatan siapa. Dan saya beruntung lahir dari seorang yang mau menyusui 15 anaknya (jumlah saudara sekandung Emha).”

Ia juga prihatin terhadap beragam acara yang tidak mendidik, salah satunya adalah Pemilihan Dai Cilik (Pildacil). “Acara saya tidak akan saya disisipi dengan kegiatan semacam itu. Masak anak kecil memberi wejangan pada orang yang lebih dewasa. Tahu apa anak itu tentang kehidupan, tentang halal haram? Wong belum pernah makan asin manisnya kehidupan kok sok memberitahu orang yang lebih tua,” katanya.

Namun apa sebenarnya predikat pada diri Emha, jawabannya sangat beragam, budayawan, humoris, penyair, artis, penyanyi hingga kiai lazim dilekatkan pada dirinya. Menurut KH. Mustofa Bisri (Gus Mus), banyak orang merasa mengenal Cak Nur, tapi seberapa banyak yang benar-benar mengenal? Dia itu adalah santri tanpa sarung, haji tanpa peci, kiai tanpa sorban, dai tanpa mimbar, mursyid tanpa tarekat, sarjana tanpa wisuda, guru tanpa sekolahan, aktivis tanpa LSM, pendemo tanpa spanduk, politisi tanpa partai, wakil rakyat tanpa dewan, pemberontak tanpa senjata, ksatria tanpa kuda, saudara tanpa hubungan darah. Kata Gus Mus, Cak Nun agaknya memang diselubungi Tuhan. Bagi Indonesia, Emha adalah nurani bangsa.

Emha memang sosok yang eksistensinya tak bisa dikotak-kotak oleh kategori yang dibuat manusia. Dan memang, tak akan mendapat pemahaman yang mendalam kalau melihat predikat yang melekat diri Cak Nun. Barangkali lebih tepat kalau dia diberi julukan sebagai sang mujaddid (pembaharu) atau nabi sosial.

Ia adalah sosok yang luar biasa. Dalam dirinya melekat dan
mewujudkan nilai-nilai yang luhur dan tinggi. Ketika ia sudah sangat tenar, namanya menjadi bintang dalam berbagai seminar tampil bersama para doktor bahkan profesor pun, iapun tak pedulikan hal itu. Ketika manggung bersama artis ingusan, ia dihonor Rp.500 ribu sedang si artis Rp 5 juta, toh Emha tetap sabar dan tak mempersoalkan.

Ia sering merasakan lapar yang luar biasa karena tak mendapat
kesempatan makan meski dirinya harus mendatangi seminar dan pengajian-pengajian yang dihadiri ribuan masa. Meski perutnya protes, Cak Nun tak memprotes panitia, ia tetap jalani kegiatan dengan kesungguhan hati. Ketika orang lain mendapat pencerahan akal budinya atau terhibur oleh humor-humornya yang cerdas, ia sering berada dalam keadaan lapar perut.

Ia adalah tipe orang yang benar-benar “berpuasa”. Ketika ia
kesulitan keuangan dan bertemu dengan orang yang juga sedang dalam kesulitan, Cak Nun rela melepas ego pribadinya untuk menolong tersebut. Ketidakadilan dan penindasan menjadi sasaran tembak Emha, baik dalam aktivitasnya di jagad kesenian, kebudayaan maupun di kancah sosial politik yang bersentuhan dengan masyarakat banyak. Karyakaryanya
dalam berbagai media dan buku serta lakon-lakon dalam
pementasannya, sangat jelas menunjukkan keberpihakannya pada rakyat kecil, mereka yang tertindas dan mereka
yang dipinggirkan.

Setiap hari Emha didatangi masyarakat yang membawanya kasus- kasus yang berbagai ragam, dari putus cinta, perceraian, keluarga sakit, penggusuran tanah, perkelahian hingga meramal nasib. Emha bertemu, mendatangi dan bahkan berbicara sangat akrab dengan para pelacur, pencuri, preman, pengamen jalanan, tukang becak dan semua masyarakat kecil. Orang-orang ini pun merasa punya teman dan tempat untuk mengadu dengan aman sekaligus mendapatkan jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi.

Pertemuan-pertemuan tersebut menjadi makin bermakna membekas ke dalam hati sanubari karena Emha yang selalu mengajak mereka untuk istighfar (memohon ampun pada Gusti Allah). Emha juga mengajak mereka untuk berdoa menjalani kehidupan. Bahasanya sederhana dan langsung menyentuh. Misalnya saja, ketika kondisi ekonomi warga sedang
kacau, pikiran sedang sumpek dan bingung, Emha menyodorkan jalan yang sangat tegas. “Empun, gak usah mikir sing macem-macem, sing penting bojo waras, sampeyan budal turu weteng wareg, besok tangi kerja maneh, golek duit kanggo 
nguripi keluarga,” katanya dalam berbagai kesempatan.
Cak Nun juga bukan orang yang mengagung-agungkan kehebatan dirinya. Ia tetap rendah hati. Meski begitu orang mengagumi kecerdasan

Cak Nun yang tak mengenyam pendidikan tinggi formal tersebut. Banyak para akademisi, termasuk para profesor yang tak habis pikir atas kedalaman dan ketajaman analisisnya terhadap sebuah persoalan. Hingga kini orang bertanya, buku apa yang dibaca Cak Nun dan kapan ia pelajari buku-buku tersebut.

Emha memang pernah tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta namun hanya setengah semester, karena bangku kuliah tak menarik baginya. Menurut Dosen UGM, Ashadi Sinegar, Ainun berhenti kuliah boleh dibilang anugerah atau keberuntungan sebab setelah itu ia mengalami liberalisasi oleh alam. Dengan itu ia mengalami metamorfosa dari suatu kehidupan, menuju suatu
institusi alam bebas yang signifikan di tengah kehidupan sosial, dan mampu mengatasi sekat-sekat yang membelenggu manusia. Berapa gelintirkah manusia yang dapat hadir sebagai suatu institusi yaitu sumber dari nilai bagi manusia yang mengenal atau bersentuhan dengannya? Masih kata Ashadi, kebanyakan manusia tidak berani hadir dalam individualitas manusia bebas dengan kualitas semacam ini sebab merasa
lebih aman berada dalam tempurung yang bernama komunalisme baik dalam lingkup agama, ideologi, textbook, atau ikatan-ikatan yang membelenggu lainnya. Maka apa yang dialami Emha adalah merupakan anugerah bagi manusia dengan bakat yang sangat otentik. Dengan anugerah itulah Emha, kata Ashadi, diselamatkan dari “dosa-dosa” dunia
pendidikan yang mengalami disorientasi. Sebagai suatu institusi alam bebas, Emha jauh lebih berarti dibanding ribuan bahkan laksaan lulusan dunia sekolah.

Pelayan

Ada yang menyebut, laki-laki kelahiran Jombang, Jawa Timur, 27 Mei 1953, ini seorang pelayan. Kegiatan Cak Nun lebih bersifat melayani yang merangkum dan memadukan dinamika kesenian, agama, pendidikan politik dan sinergi ekonomi. Semua kegiatan pelayanan ingin diarahkan untuk menumbuhkan potensialitas rakyat.

Bersama Grup Musik Kiai Kanjeng, ia rata-rata manggung 10-15
kali per bulan berkeliling ke berbagai wilayah nusantara, dengan acara masal yang umumnya dilakukan di area luar gedung. Di samping itu, secara rutin (bulanan) bersama komunitas masyarakat Padang Bulang, aktif mengadakan pertemuan sosial melakukan berbagai dekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai, pola-pola komunikasi, metoda perhubungan kultural, pendidikan cara berpikir, serta pengupayaan solusi-solusi masalah masyarakat.

Dalam berbagai forum komunitas Masyarakat Padang Bulang itu, pembicaraan mengenai pluralisme sering muncul. Berkali-kali Cak Nun yang menolak dipanggil kiai itu meluruskan pemahaman mengenai konsep yang ia sebut sebagai manajemen keberagamaan itu.

Dia selalu berusaha meluruskan berbagai salah paham mengenai suatu hal, baik kesalahan makna etimologi maupun makna kontekstual. Salah satunya mengenai dakwah, dunia yang dianggap sudah terpopulasi. Menurutnya, sudah tidak ada parameter siapa yang pantas dan tidak untuk
berdakwah. “Dakwah yang utama bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perilaku. Orang yang berbuat baik sudah berdakwah,” katanya. Karena itulah ia lebih senang bila kehadirannya bersama istri dan kelompok musik Kiai Kanjeng di taman budaya, masjid, dan berbagai komunitas warga tak disebut sebagai kegiatan dakwah. “Itu hanya bentuk
pelayanan. Pelayanan adalah ibadah dan harus dilakukan bukan hanya secara vertikal. Tapi horizontal,” ujarnya. 
Emha merintis bentuk keseniannya itu sejak akhir 1970-an, bekerja sama dengan Teater Dinasti – yang berpangkalan di rumah kontrakannya, di Bugisan, Jogjakarta. Beberapa kota di Jawa pernah mereka datangi, untuk satu atau dua kali pertunjukan. Selain manggung, ia juga menjadi kolumnis. 
Dia anak keempat dari 15 bersaudara. Ayahnya, almarhum MA
Latifin, adalah seorang petani. Dia mengenyam pendidikan SD di Jombang (1965) dan SMP Muhammadiyah di Jogjakarta (1968). Sempat masuk Pondok Modern Gontor Ponorogo tapi kemudian dikeluarkan karena melakukan demo melawan pemerintah pada pertengahan tahun ketiga studinya. Kemudian pindah SMA Muhammadiyah I, Jogjakarta sampai tamat, sebelum akhirnya masuk Fakultas Ekonomi UGM
meskipun tidak tamat. Lima tahun (1970-1975) hidup menggelandang di Malioboro, Yogya, ketika belajar sastra dari guru yang dikaguminya, Umbu Landu Paranggi, seorang sufi yang hidupnya misterius dan sangat mempengaruhi perjalanan Emha berikutnya. Kariernya diawali sebagai Pengasuh Ruang Sastra di hatian Masa Kini, Jogjakarta (1970). Kemudian menjadi wartawan/Redaktur di harian Masa Kini, Jogjakarta (1973-1976), sebelum menjadi pimpinan Teater
Dinasti (Jogjakarta), dan grup musik Kyai Kanjeng hingga kini. Penulis puisi dan kolumnis di beberapa media. Ia juga mengikuti berbagai festival dan lokakarya puisi dan teater.
Diantaranya mengikuti lokakarya teater di Filipina (1980), International Writing Program di Universitas Iowa, AS (1984), Festifal Penyair Internasional di Rotterdam, Belanda (1984) dan Festival Horizonte III di Berlin Barat, Jerman (1985).

Karya Seni Teater

Cak Nun memacu kehidupan multi-kesenian di Jogja bersama 
Halimd HD, networker kesenian melalui Sanggar Bambu, aktif di TeaterDinasti dan menghasilkan beberapa reportoar serta pementasan drama. Di antaranya: Geger Wong Ngoyak Macan (1989, tentang pemerintahan ‘Raja’ Soeharto); Patung Kekasih (1989, tentang pengkultusan); Keajaiban Lik Par (1980, tentang eksploitasi rakyat oleh berbagai institusi modern); Mas Dukun (1982, tentang gagalnya lembaga kepemimpinan modern). 
Selain itu, bersama Teater Salahudin mementaskan Santri-santri
Khidhir (1990, di lapangan Gontor dengan seluruh santri menjadi pemain, serta 35.000 penonton di Alun-alun Madiun), Lautan Jilbab (1990, dipentaskan secara massal di Yogya, Surabaya dan Makasar); dan Kiai Sableng dan Baginda Faruq (1993). 
Juga mementaskan Perahu Retak (1992, tentang Indonesia Orde yang digambarkan melalui situasi konflik pra-kerajaan Mataram, sebagai buku diterbitkan oleh Garda Pustaka), di samping Sidang Para Setan, Pak Kajeng, Duta Dari Masa Depan.

Dia juga termasuk kreatif dalam puisi: “M” Frustasi (1976); Sajaksajak Sepanjang Jalan (1978); Sajak-sajak
Cinta (1978); Nyanyian Gelandangan (1982); 99 Untuk Tuhanku (1983); Suluk Pesisir (1989); Lautan Jilbab (1989); Seribu Masjid Satu Jumlahnya (1990); Cahaya Maha Cahaya (1991); Sesobek Buku Harian Indonesia (1993); Abracadabra (1994); dan Syair
Asmaul Husna (1994).

Selain itu, juga telah menerbitkan 30-an buku esai, di antaranya:
Dari Pojok Sejarah (1985); Sastra Yang Membebaskan (1985); Secangkir Kopi Jon Pakir (1990); Markesot Bertutur (1993); Markesot Bertutur Lagi (1994); Opini Plesetan (1996); Gerakan Punakawan (1994); Surat Kepada Kanjeng Nabi (1996);
Indonesia Bagian Penting dari Desa Saya (1994); Slilit Sang Kiai (1991); Sudrun Gugat (1994); Anggukan Ritmis Kaki Pak Kiai (1995); Bola-Bola Kultural (1996); Budayakan Tanding (1995); Titik Nadir Demokrasi (1995); Tahapan Berpuasa (1996); Demokrasi Tolol Versi Saridin (1997); Kita Pilih Barokah atau
Azab Allah (1997); Iblis Nusantara Dajjal Dunia (1997); 2,5 Jam Bersama Soeharto (1998); Mati Ketawa Cara Refotnasi (1998); Kiai Kocar Kacir (1998); Ziarah Pemilu, Ziarah Politik, Ziarah Kebangsaan (1998); Keranjang Sampah (1998); Ikrar Husnul
Khatimah (1999); Jogja Indonesia Pulang Pergi (2000); Ibu Tamparlah Mulut Anakmu (2000); Menelusuri Titik Keimanan (2001); Hikmah Puasa 1 & 2 (2001); Segitiga Cinta
(2001); “Kitab Ketentraman” (2001); “Trilogi Kumpulan
Puisi’ (2001); “Tahajjud Cinta “ (2001); “Ensiklopedia Pemikiran Cak Nun” (2003); Forklore Madura (2005); Puasanya Kafir Liberal (2006); dan, Jalan sunyi EMHA (Ian L. Betts, Juni 2006).

Pluralisme

Cak Nun bersama Grup Musik Kiai kanjeng dengan balutan busana serba putih, ber-shalawat (bernyanyi) dengan gaya gospel yang kuat dengan iringan musik gamelan kontemporer di hadapan jemaah yang berkumpul di sekitar panggung Masjid Cut Meutia. Setelah shalat tarawih terdiam, lalu sayup-sayup terdengar intro lagu Malam Kudus. Kemudian terdengar syair, “Shalatullah salamullah/‘Ala thoha Rasulillah/Sholatullah
salamullah/Sholatullah salamullah/‘Ala yaasin Habiibillah/‘Ala Yaasin Habiibillah…”

Tepuk tangan dan teriakan penonton pun membahana setelah
shalawat itu selesai dilantunkan. “Tidak ada lagu Kristen, tidak ada lagu Islam. Saya bukan bernyanyi, saya bershalawat,” ujarnya menjawab pertanyaan yang ada di benak jemaah masjid.

Tampaknya Cak Nun berupaya merombak cara pikir masyarakat
mengenai pemahaman agama. Bukan hanya pada Pagelaran Al Quran dan Merah Putih Cinta negeriku di Masjid Cut Meutia, Jakarta, Sabtu, 14 Oktober 2006 malam itu, ia melakukan hal-hal yang kontroversial. Dalam berbagai komunitas yang dibentuknya, oase pemikiran muncul, menyegarkan hati dan pikiran. 
Perihal pluralism, sering muncul dalam diskusi Cak Nun bersama komunitasnya. “Ada apa dengan pluralism?” katanya. Menurut dia, sejak zaman kerajaan Majapahit tidak pernah ada masalah dengan pluralisme. “Sejak zaman nenek moyang, bangsa ini sudah plural dan bisa hidup rukun. Mungkin sekarang ada intervensi dari negara luar,” ujar Emha

Budayawan Emha Ainun Nadjib melukiskan Wardah Hafidz sebagai “perempuan lembut berwajah imut-imut
dengan ekspresi seorang gadis pemalu.” Tetapi jangan remehkan prestasi dan sikapnya yang gigih melawan ketidakadilan. Wardah (54 tahun) seorang Muallimat
Muhammadiyah, jago bahasa Inggris, jebolan IKIP Malang dan tamatan Ballstate University, Munsic City, Indianapolis, Amerika Serikat. Putri seorang tokoh Masyumi di Jombang ini kemudian dikenal sebagai Koordinator Urban Poor Consortium (UPC) alias Konsorsium Kaum Miskin Perkotaan. Ia sering bikin geger Jakarta dan membuat Gubernur Sutiyoso pusing kepala.

Tetapi perjuangan bertahun-tahuan memperjuangkan hak-hak kaum miskin tidaklah sia-sia. Pada 2004, Wardah mendapatkan anugerah hakhak asasi manusia dari Memorial Foundation di Korea Selatan. Yayasan itu mengumumkan pada 18 Mei bahwa Wardah menjadi pemenang Gwangju Prize for Human Rights sebagai pengakuan atas sumbangannya pada pemajuan hak-hak asasi kaum miskin dan demokrasi di Indonesia.
“Wardah Hafidz telah memberikan sumbangan pada demokratisasi di Indonesia, dengan membantu orang-orang miskin di perkotaan mendapatkan hak-hak asasinya meskipun dihalangi pemerintah,” kata yayasan tersebut.

Wardah juga memperoleh COHREC, Housing Rights Defender
Award 2005 atas perjuangannya yang dinilai luar biasa dalam membantu kaum miskin mendapatkan tempat tinggal yang layak. Wardah dinilai berjasa besar karena ia tidak kenal lelah dalam memobilisasi masyarakat miskin melawan penggusuran paksa dan meningkatkan kemampuan para pimpinan kaum miskin untuk memperjuangkan rumah yang layak bagi masyarakatnya. Kegiatannya bersama orang-orang miskin di kawasan kumuh telah menghasilkan dihormatinya hak-hak rakyat dalam hal perumahan dan mencegah penggusuran.

Tidak lama setelah terjadinya bencana tsunami di Aceh 26
Desember 2004, Wardah bersama Konsorsium Kaum Miskin Perkotaan membantu orang-orang yang selamat untuk kembali ke rumah dan tanahnya. Wardah antara lain membantu 30 komunitas nelayan di Aceh membangun kembali kehidupannya. Tak kurang dari 1.000 rumah berhasil dibangun kembali. 
Jauh hari sebelumnya, Wardah telah dikenal sebagai pejuang HAM yang bersuara keras. Pada awal-awal reformasi setelah lengsernya Presiden Soeharto, Wardah gigih mengungkap money politics dalam pemilihan umum. Ia menuduh bahwa dana JPS sebesar Rp. 6,5 triliun digunakan untuk Pemilu oleh Golkar dan PDR-nya Adi Sasono. Atas tuduhannya itu, Wardah balik dituduh bahwa ulahnya itu dibiayai oleh kelompok-kelompok tertentu di Indonesia dan kelompok asing yang
cemas atas langkah populis Adi Sasono memberdayakan kaum miskin di Indonesia.

Aktivitas Wardah Hafidz yang sering berhadapan dengan
pemerintah tersebut membuat dirinya harus menghadapi aparat keamanan. Pada 28 Februari 2000, misalnya, ia ditangkap polisi bersama staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Daniel Panjaitan dan sebelas tukang becak, lalu dibawa ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Penangkapan tersebut menyusul aksi unjuk rasa yang mereka lakukan sejak pagi di Istana Merdeka, Jakarta.

Namun demikian, polisi tidak menahan mereka. Setelah dimintai
keterangan oleh aparat Polda Metro Jaya, Wardah dan kawan-kawan dipulangkan. Penangkapan itu diawali dengan aksi demo sekitar 100 tukang becak yang didampingi Wardah di depan Istana Merdeka, Jakarta, sekitar 10.30. Mereka ingin bertemu dengan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk minta perlindungan dan keadilan untuk tukang becak. 
“Kami gantian, yang tadi siang sudah pulang, diganti yang baru,”
kata Wardah Hafidz, sebelum ditangkap. Dia sempat bertanya kepada tukang becak, apakah ingin pulang atau tetap bertahan. “Mereka mengatakan ingin bertahan,” katanya.

Pelopor Fenimisme

Selain aktivitasnya yang sering menimbulkan kerepotan aparat 
keamanan, Wardah juga terkenal memiliki pandangan yang liberal. Dalam wawancara dengan Ulil Abshar-Abdalla dari Jaringan Islam Liberal (JIL) pada 6 Februari 2003, misalnya, Wardah menunjukkan hal itu. Dalam memandang Tuhan, Wardah lebih menitikberatkan aspek keadilan Tuhan
(ahlu al-adli wa al-tauhid) ketimbang kaum Sunni kebanyakan yang menekankan aspek kemahakuasaan Tuhan (tanzih). Wardah yang dulu aktif mempelopori feminism dalam Islam, melihat Tuhan dalam perspektif kasih dan sayang terhadap makhluk-Nya. Menurut Wardah, Islam tidak boleh berada di pinggir lapangan dalam menyuarakan hak-hak kaum
dhuafa.

Kepada pewawancara, Wardah melukiskan bagaimana proses 
sosialisasi agama berlangsung pada dirinya sewaktu kecil di kota asalnya, Jombang. Ketika Masyumi pecah pada tahun 1950-an, NU keluar. Perpecahan itu membawa dampak terhadap keluarga besarnya yang dulunya homogen. Kini ada yang NU, Muhammadiyah, dan yang tetap Masyumi. Hal itu sempat membuat ketegangan di keluarga besarnya, tetapi ayah Wardah termasuk yang Masyumi, namun sangat toleran dan
liberal dalam memberikan pilihan kepada putra-putranya.

Dari kecil, Wardah selalu diintrodusir dengan ritual-ritual agama.
Artinya, sejak sebelum sekolah dasar (SD) pun, ia sudah puasa. Dulu dirinya tidak mengenal puasa setengah hari. “Jadi, keluarga saya termasuk keluarga santri dan kuat secara ritual,” kata Wardah. Tentang sekolah Wardah menuturkan bahwa kakeknya dulu punya pesantren. Ketika perang kemerdekaan, para santrinya ikut berperang. Akibatnya, pesantren kakeknya ditutup. Ada juga madrasah yang sampai sekarang masih tetap bertahan, dan dipimpin salah seorang adiknya yang mantan Bupati Jombang. Pertama kali Wardah masuk sekolah yang berada di lingkungan rumah (kakek) itu, yaitu madrasah. Mulai dari kelas satu, terus lompat ke kelas dua di sekolah negeri. Pelajaran agama, dalam hal ini bacaan Al Quran, diajarkan sendiri oleh ayahnya, tiap sore hari. Saat itu tempatnya belum ada listriknya, jadi keluarganya makan malam jam lima sore. Setelah salat maghrib berjamaah, mereka lalu diajari mengaji
bersama-sama.

Mengingat masa kanak-kanaknya, Wardah menggambarkan dua sisi tentang Islam yang ditampilkan pada dirinya. Satu sisi adalah Islam yang indah dan hangat. Misalnya dalam bulan puasa. Setelah sahur, lalu menunggu subuh, paman atau ayahnya selalu mendongeng dengan duduk bersama-sama. Sebenarnya dongeng itu (siasat) untuk memperkenalkan
doa-doa; seperti doa masuk kamar mandi, melintasi kuburan dan lain-lain. Tapi itu diajarkan lewat medium cerita atau dongeng.

Di sisi lain, Wardah mengatakan dirinya melihat banyak orang di
sekitarnya yang shalatnya tidak hanya lima kali sehari, tapi juga ditambah salat dhuha, shalat tahajud dan lain-lain; tapi perilaku sehari-harinya, hubungan horisontalnya antarsesama, bobrok. Dalam praktik keseharian mereka, menurut Wardah, mengingkari apa yang telah mereka ucapkan dalam seluruh proses salat yang mereka lakukan. Mereka jahat pada
tetangga dan berperilaku buruk lainnya. Apa artinya shalat bagi orang yang berperilaku seperti ini?

Wardah mengatakan, ia kemudian menyimpulkan bahwa shalat
bukan (sekedar) soal neraka, sebagaimana dipahami secara konvensional. Salat juga bukan untuk Tuhan sebenarnya, tapi untuk manusia sendiri. “Kalau kita renungkan apa yang kita ucapkan (dalam ritual salat), mulai dari takbir sampai salam, itu ‘kan sebetulnya merupakan upaya untuk mengingatkan diri kita atau refleksi ke dalam tentang siapa sebetulnya kita, dan apa tugas dan peran kita sebagai manusia yang sedianya harus
ada dalam jalan yang benar,” katanya. “Nah, kalau itu kita ucapkan sebagai suatu janji dalam lima kali sehari berarti (salat) memang menjaga inner-conciousnes atau kesadaran dalam diri kita, untuk selalu menjaga komitmen itu.” Shalat yang khusuk akan mensugesti diri mengaharahkan sang mushalli (pelaku shalat) pada akhlakul karimah (budi pekerti luhur).

Wardah Hafidz juga rajin menulis soal agama. Pemikirannya banyak dipengaruhi buku-buku karya para feminis Islam, seperti Fatimah Mernisi, Amina Wadud, Rif’at Hasan dan lain-lain. Wardah juga mengaku banyak membaca pemikir-pemikir muslim yang kritis. Mereka adalah para pemikir yang dinilai membuka kembali pintu ijtihad; mencoba membuka pemahaman yang tidak menjadikan agama bagaikan sesuatu yang beku;
sesuatu yang dimuseumkan untuk kemudian diterjemahkan sangat dangkal dan kaku.

Tentang aktivitasnya dalam membela orang miskin kota, Wardah
menyebutkan bahwa hal itu tidak ada kaitannya secara langsung dengan cara pandangnya terhadap agama. Ia menyebutkan, dirinya mulai fokus pada masalah kemiskinan kota sejak tahun 1993. Ia mulai masuk ke persoalan Islam, terutama soal gender dan Islam, serta perempuan dan Islam, sejak tahun 1980. 
Khusus isu kemiskinan, menurut Wardah, sebetulnya juga menjadi salah satu fokus dalam pembahasan agama; misalnya dalam soal keadilan dan soal perhatian pada kaum dluafa dan marjinal. “Akhirnya, walaupun saya tidak menulis lagi, dan tidak banyak ikut diskusi, tapi saya mencurahkan banyak waktu pada ranah aktivisme,” katanya.[

Kiprahnya di dunia politik sebenarnya belum begitu lama. Hampir 30 tahun arsitek lulusan ITB ini sibuk menggeluti dunia bisnis, menjadi direktur utama sebuah konsultan teknik dan pimpinan organisasi kearsitekan di Jakarta, sebelum terjun ke politik dan menjadi aktivis hak-hak asasi manusia di era Reformasi akhir dekade 1990-an.

Tetapi nama Ir. KH Salahuddin Wahid alias Gus Solah tentu bukan nama yang asing di telinga warga negeri ini. Sebagai tokoh NU sekaligus duriat (keturunan) pendiri NU KH Hasyim Asy’ari, adik KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini pernah menjadi Wakil Ketua Komnas HAM, anggota MPR-RI, dan juga
menjadi Calon Wapres mendampingi Capres Jenderal (Purn) Wiranto sebagai jago Partai Golkar dalam Pemilu Presiden 2004. Meskipun dalam pemilu tersebut pasangan itu gagal, Gus Solah tetaplah seorang tokoh yang dihormati masyarakat karena integritasnya.

Dilahirkan di Jombang pada 11 September 1942, Salahuddin Wahid adalah putra KH Wahid Hasyim. Setelah lulus ITB, ia bekerja di perusahaan kontraktor, menjadi Dirut dari 1969-1977, kemudian jadi Dirut sebuah konsultan teknik hingga 1997. Ia juga pernah menjadi Associate Director sebuah perusahaan konsultan properti internasional dan anggota MPR 1998-1999. 
Berbagai pengalaman organisasinya antara lain Kepanduan Ansor, anggota pengurus Senat Mahasiswa ITB, anggota Ikatan Arsitek Indonesia dan Ketua DPD Inkindo (Ikatan Konsultan Indonesia) DKI Jakarta.

Ketika buku ini ditulis, Gus Solah sudah sekitar satu tahun
memegang tampuk kepemimpinan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, menggantikan pamannya KH Yusuf Hasyim yang uzur (dan kemudian wafat pada 14 Januari 2007). Kepada wartawan Surabaya Post yang mewawancarainya, Gus Solah dengan ceria mengatakan bahwa kegiatannya sekarang lebih banyak di Tebuireng. “Yaah, momong cucu sama ngopeni santri. Menikmati hidup-lah,” kata Gus Solah. Tetapi bukan berarti Gus Solah sudah tidak bergiat di luar pondok.

Ia masih diundang dalam berbagai acara termasuk memberikan ceramahceramah, dan juga menulis di media massa. Seperti pada 30 Oktober 2006, Gus Solah merasa perlu mengirimkan opininya ke Jawa Pos menyangkut keputusan Pengurus Wilayah NU Jawa Timur soal penentuan 1 Syawal (Idul Fitri) yang berbeda dengan keputusan Pengurus Besar NU di Jakarta.
Saat itu PWNU Jatim memutuskan Idul Fitri jatuh pada Senin karena telah ada yang melihat bulan pada Minggu, 22 Oktober 2006, sedang PBNU menetapkan Selasa, 24 Oktober 2006. 
Meskipun Gus Solah mengatakan bahwa dari segi organisasi, sulit dipahami PWNU Jatim tidak mau mematuhi kebijakan PBNU, ia terkesan tidak terlalu menyalahkan dengan mengatakan perbedaan seperti itu mungkin belum diatur oleh AD/ART atau tata kerja NU. “Kalau belum diatur, harus segera dibuat aturan untuk mencegah terulangnya kejadian
itu,” katanya.

Gus Solah juga menyarankan, untuk mengantisipasi dan bahkan
mencegah terjadinya perbedaan hari dan tanggal Idul Fitri berdasarkan rukyah, perlu diadakan pembahasan lebih teliti dan intensif di antara pihak-pihak yang berbeda hasil perhitungannya. “Meminjam pendapat Rektor ITS Muhammad Nuh, para ahli astronomi dan ahli falak perlu melakukan serangkaian diskusi dan pengamatan yang dilakukan setiap
awal bulan Hijriyah sampai Ramadan 2007,” tulis Gus Solah pula.

Perhatian Gus Solah terhadap persoalan NU memang sangat besar. Ia selalu mengikuti secara seksama setiap perkembangan organisasi ini, termasuk ketika partai-partai politik melakukan pendekatan lebih intensif pada NU menjelang pemilu. Ia mengatakan tidak merasa heran jika massa 
NU selalu diperebutkan. Termasuk oleh PKNU yang dididrikan oleh Drs. Choirul Anam dan sejumlah kiai NU, setelah kelompoknya kalah di Mahkamah Agung menghadapi kelompok Drs H.A. Muhaimin Iskandar cs, menyangkut keabsahan kepemimpinan DPP PKB.

Menurut Salahuddin Wahid, rebutan massa NU adalah sebuah
realitas yang tidak bisa dibantah. Mendirikan partai adalah hak setiap orang. Seberapa besar mendapat dukungan itu yang perlu dibuktikan. “Masing-masing mengklaim didukung rakyat. Tetapi rakyat yang mana? Kan harus diuji,” katanya. 
Ditanya tentang konflik PKB, Gus Solah menegaskan secara hukum sudah jelas yang diakui MA dan sah secara hukum adalah DPP PKB-nya Gus Dur dan Muhaimin. Soal Cak Anam (Choirul Anam) dan Pak Alwi (Shihab) yang didukung Kiai Faqih menganggap cacat hukum dan menggugat, itu adalah hak mereka. “Itu harus dihargai. Tetapi masalah hukum sebenarnya sudah selesai,” kata Gus Solah.

Ia juga menyebutkan, setelah berdirinya PKNU ada yang dinilai lucu dalam konflik PKB. “Dulu ada dua PKB, lha sekarang ada PKB dan PKNU. Cak Anam masih mengklaim sebagai Ketua PKB tetapi juga mengklaim Ketua PKNU. Masak satu orang jadi dua partai. Ini aneh,” katanya pula.

Membela Wiranto

Dalam kiprahnya di dunia politik, KH Salahuddin Wahid banyak 
menjadi berita ketika ia dicalonkan sebagai Cawapres berpasangan dengan Jenderal (Purn) Wiranto dari Partai Golkar dalam Pemilu Presiden 2004. Dalam posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Gus Solah saat itu membela Wiranto, yang masih direpoti oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur. Ia menegaskan, Tim
Penyelidik Khusus Kasus Timtim yang dibentuk Komnas HAM hanya memanggil Wiranto sebagai saksi.

Menurutnya, tim tersebut tidak menemukan indikasi pelanggaran
HAM yang dilakukan perwira militer Indonesia di Timtim. Ia menegaskan soal ketidakhadiran para petinggi TNI dalam klarifikasi tim khusus Komnas HAM, adalah karena menganggap keberadaan tim itu tidak berdasarkan hukum. “Saya kira itu hanya perbedaan persepsi terhadap Pasal 43 UU 26/2002 saja. Yang jelas, Komnas HAM telah menyelenggarakan tugasnya dengan melaporkan temuan kepada Kejaksaan Agung dan DPR pada Oktober 2003,” jelasnya.

Meski begitu, sebagaimana dikutip Indopos 11 Mei 2004, Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 ini mengaku akan mempertimbangkan kembali pencalonannya bila dalam waktu empat bulan tekanan dunia internasional terhadap pengusutan dugaan pelanggaran HAM di Timtim menguat dan proses hukum yang adil memutus Wiranto bersalah. “Namun, saya kira semua itu tidak bisa dilakukan dalam waktu secepat itu,” katanya kalem.

Menurut Gus Solah, dirinya maju mendampingi Wiranto ke arena pilpres adalah tugas dari PKB dan sejumlah kiai khos yang tidak bisa ditolak. Gus Solah menegaskan sendiri persetujuan itu sudah diketahui Gus Dur. “Saya mendengar sendiri persetujuan dari Gus Dur. Bahkan, saya yang diminta menjadi pelapis kalau pencalonan Gus Dur ditolak KPU,” ungkapnya.

Gus Solah juga menegaskan tidak akan pernah menjadi Wapres
seremonial seperti citra Wapres sebelumnya. Diungkapkan, sejak DPP Partai Golkar meminangnya, dia telah mengajukan syarat kepada Wiranto, yaitu diberi tugas khusus dalam penegakan hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi. “Artinya, saya juga akan dilibatkan secara aktif dalam pemilihan Kapolri dan jaksa agung.” Tegasnya.

Dalam pidato saat deklarasi di Gedung Bidakara, Jakarta, Selasa 11 Mei 2004, Salahuddin Wahid menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi yang serius harus mulai dilakukan sekarang dan diawali dari pemerintahan tertinggi, yaitu Presiden dan Wakil Presiden (Wapres). Ia mengajak semua elemen bangsa untuk mengikis rasa dendam. Bangsa ini telah belajar banyak dari masa lalu. Darah telah tumpah, air mata tercurah, kekuasaan yang sesungguhnya adalah amanah menjadi alat
pemecah belah. Mari kita hentikan itu semua. Kita perlu melihat masa lalu dengan lebih baik. Dendam harus dikikis menjadi maaf dengan mengungkap kebenaran dan memberi keadilan”, ujarnya.

Wiranto sendiri saat itu mengakui manfaat Gus Solah sebagai
pasangannya. Mantan Menhankam dan Panglima ABRI itu menyatakan, bergabungnya Gus Solah menjadi salah satu bukti bahwa dirinya selama ini termasuk sosok yang bersih. 
“Saya sudah sering bertemu Gus Solah. Sebelum memutuskan 
bergabung, tentu Gus Solah sudah melakukan pendalaman-pendalaman. Karena Gus Solah bersih, tentu tidak mau dengan barang kotor. Apalagi beliau juga Wakil Ketua Komnas HAM. Jadi, saya ini bersih,” kata Wiranto

“Saya ini tidak ada potongan jadi anggota dewan,” kata Drs. H. Choirul Anam, politisi kelahiran Jombang, 30 September 1954 ini. Itu sosok Cak Anam, sederhana dan lugas yang menjadi diri khasnya. Cak Anam memang tokoh yang bisa disebut tidak biasanya. Ketika para politisi berebut untuk menjadi Caleg pada
Pemilu 1999 silam, ia malah menolak untuk dicalegkan. “Bahkan menjabat Ketua DPW PKB Jatim saja, bukan karena keinginannya tetapi karena ditugasi Gus Dur,” tambahnya.

Bagi kalangan NU, nama Choirul Anam sangatlah akrab. Ia sosok yang benar-benar hidup dan tumbuh dalam lingkungan NU. Bahkan ia pernah menjadi Wakil Ketua PWNU Jatim (1995-2000). Mantan wartawan ini juga penulis buku monumental Nahdlatul Ulama yang banyak dibaca dan dikutip bahkan oleh para peneliti luar negeri. Tak heran jika nilai-nilai ke-NU-an sangat kuat melekat dalam dirinya. Karena itu Anam juga berharap bisa membesarkan NU. “Sejak di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Ampel, Surabaya tahun 1978 saya sudah aktif di berbagai kegiatan kampus antara lain Ketua Senat dan
Ketua Presidium mahasiswa IAIN,” katanya.

Pada saat itulah, papar Anam, ia dan teman-teman berunjuk rasa meminta Presiden Soeharto turun pada SU MPR. Akhirnya ia dan teman- teman dijebloskan ke penjara Kalisosok selama tiga bulan. “Nah, kalau saya pada 1999 silam banting setir ke politik karena saya ditugasi Gus Dur sebagai penggagas PKB bersama para kiai sepuh NU lainnya.”

Itulah babak penting kehidupan Cak Anam, terjun ke dunia politik praktis menjadi Ketua DPW PKB Jatim. Menurutnya PKB tak bisa lepas dari NU karena kelahirannya dibidani para kiyai sepuh. Karena itu kalau ia aktif di PKB, tak lain karena itulah tugas yang diberikan oleh para kiai sepuh kepadanya. Meski mendapat mandat dari para kiai NU, namun dalam berpolitik, Anam tak begitu saja memaksakan warga NU untuk harus memilih atau mendukung PKB. “Warga NU tetap bebas memilih
parpol lain tanpa paksaan. Dari kita lihat, warga NU cukup banyak yang berada di partai lain seperti Golkar, PAN, PPP, PKS, PBB atau yang lainnya.

Sebelum ke PKB, sosok Anam sangat melekat pada Ansor Jatim. Ini karena ia memang menjabat Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jatim, yang pada masa kepemimpinannya, Ansor memiliki peran dan posisi penting dalam perpolitikan di Jawa Timur. Peran Anam menjadi semakin penting dalam perpolitikan ketika ia menjadi Ketua DPW PKB, bahkan Ketua Umum PKB. Namun pada posisi puncak ini, kepiawaian berpolitiknya, sedang teruji. Dalam gelombang politik yang menimpa PKB, Cak Anam
berbeda sikap dengan Gus Dur yang kemudian membawa dirinya pada posisi sangat sulit. Akhir perjalanan politik berada di luar orbit politik yang digagas Gus Dur, dengan segala konsekuensinya. Toh, Cak Anam belum berhenti dan kita juga belum tahu akan seperti apa jalan politik pria kalem namun tegas ini.

Ditanya bagaimana sebenarnya hubungan dengan Gus Dur sekarang, Cak Anam mengatakan secara pribadi tetap baik. Hanya secara politik ia memang kurang sejalan. “Ibaratnya kalau sekarang Gus Dur bilang langitnya biru padahal merah, ya saya tidak bisa dong mengatakan langitnya biru,” kata Cak Anam.

Menurut Cak Anam pula, sikap Gus Dur banyak berubah setelah
kesehatannya menurun. Selain itu, Gus Dur dikelilingi oleh orang-orang yang dinilai tidak memahami perjalanan sekarang NU dalam politik. Namun, di luar dunia politik yang telas mengantarkannya pada berbagai pengalaman mengasyikkan itu, Cak Anam masih memiliki jalan hidup yang layak dicatat. Darah jurnalistiknya tak bisa diam begitu saja. Ia mendirikan dan mengelola Harian Duta Masyarakat yang cukup terkenal 
di Jawa Timur.

Selain itu, bersama isterinya, Hj. Samila, SPd, ia mendirikan sekolah khusus bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, yakni Bina Swadaya Masyarakat (Bisma) yang mengelola pendidikan mulai Taman Kanak-kanak (TK), Tsanawiyah hingga Aliyah.

Dua Kali

Karier politik Anam menarik untuk dicermati. Jalan yang 
ditempuhnya cukup berliku dan juga “aneh”. Setelah memimpin PKB Jawa Timur sejak 1999, Choirul Anam terpilih kembali pada 17 Oktober 2001 menjadi Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Jatim dalam rapat pleno pemilihan di Tuban, menyisihkan KH
Mutawakil ‘Alallah. Ia meraih 71 suara dari 109 suara yang diperebutkan, sementara Kiai Mutawakil hanya 38 suara. Dengan kemenangan itu, maka Anam kembali menjadi Ketua PKB Jatim untuk masa bakti tahun 20012006.

Perjalanan politik Anam berubah setelah Drs. H. A. Muhaimin
Iskandar terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB periode 2005-2010 secara aklamasi dalam Muktamar II PKB, yang juga memilih KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Ketua Dewan Syuro. Namun kepemimpinan hasil muktamar itu menimbulkan perpecahan dalam tubuh partai. Pasalnya hasil muktamar itu ditentang oleh Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf. Konflik internal dalam tubuh PKB ini makin meruncing
setelah kubu Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf menggelar muktamar PKB di Surabaya. Hasil muktamar tersebut berakhir dengan terpilihnya KH Abdurrohman Chudlori sebagai Ketua Dewan Syuro PKB, Alwi Shihab sebagai Sekjen Dewan Syuro, Choirul Anam sebagai Ketua Umum Dewan
Tanfidz PKB, dan Idham Cholid sebagai Sekjen. 
Perseteruan pun berlanjut hingga ke pengadilan. Namun Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dalam sidang putusan pada 5 Juni 2006 memenangkan kubu Muhaimin Iskandar sebagai pimpinan PKB yang sah.

Putusan sidang PN Jaksel tersebut antara lain menyatakan,
Muktamar Semarang sah berdasarkan AD/ART dan sesuai UU Nomor 31/2002, dan menyatakan bahwa perbuatan Choirul Anam cs dengan melakukan kegiatan (muktamar) di Surabaya dinilai sebagai perbuatan melawan hukum.

Selain itu, majelis hakim juga menolak gugatan rekonpensi (gugatan balik) Choirul Anam cs dengan menyatakan bahwa yang berhak atas logo dan atribut PKB adalah Gus Dur. Dengan demikian, Muktamar Surabaya tidak sah. Choirul Anak dkk tidak boleh melakukan kegiatan atas nama PKB, menghukum Choirul Anam membayar ganti rugi Rp 1 Miliar, dan mengharuskannya membayar biaya perkara sebagai pihak yang “kalah”.

Kemenangan itu langsung disambut DPP PKB versi Muktamar
Surabaya dengan mengajukan kasasi. Choirul Anam menegaskan saat itu bahwa proses hukum masih panjang, karena itu semua pihak harus menghargai keputusan yang tertinggi di tangan Mahkamah Agung (MA). “Kami mengajukan kasasi ke MA, karena putusan PN Jaksel tak sama dengan MA yang lalu. Apalagi bukti-bukti dan saksi-saksi yang kami sampaikan tidak diperhatikan sama sekali. Jadi, proses hukum masih panjang,” katanya.

Namun Mahkamah Agung dalam keputusannya pada akhir 2006
juga memenangkan kubu Muhaimin Iskandar. Keputusan MA tersebut membuat Choirul Anam dan kawan-kawannya mengajukan peninjauan kembali (PK). Selain itu, kubu Anam yang didukung KH Abdullah Faqih dari Ponpes Langitan, Tuban, juga membentuk Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Pembentukan tersebut dimaksudkan sebagai “sekoci” bila upaya hukum yang ditempuh kubunya benar-benar gagal. 
Hal itu diungkapkan pengurus DPP PKB pimpinan Choirul Anam
setelah bersama 24 ketua DPW PKB se-Indonesia yang mengadakan acara Halal Bi Halal di Graha Astranawa, Gayungsari Timur, Surabaya, pada 6 November 2006. 
“Mbah Faqih (KH Abdullah Faqih) menegaskan bahwa PKNU itu
sudah lama dipersiapkan para kiai dengan tugas secara teknis diberikan kepada Cak Anam,” ujar Sekjen DPP PKB Idham Cholid usai pertemuan tersebut.

Menurut dia, KH Abdulah Faqih sebagai sesepuh di PKB
menegaskan bahwa PKNU sudah merupakan hasil istikhoroh (shalat minta petunjuk atas berbagai pilihan) para kiai, karena itu pengurus DPW PKB se-Indonesia diminta mensosialisasikan hasil itu. “Mbah faqih juga mengatakan bila ada kiai yang tidak setuju, maka mereka nantinya juga akan satu suara dan tetap dalam satu barisan, karena langkah itu (pembentukan PKNU) memang merupakan kelanjutan dari apa yang diperjuangkan para kiai selama ini,” tegasnya.

Dengan mengutip sebuah idiom dalam bahasa Arab, katanya, Kiai Faqih menyetakan PKNU itu sebenarnya upaya yang dilakukan secara rahasia dan diam-diam agar tidak diganggu orang. Tapi itu akhirnya bocor dan dipublikasikan, sehingga menimbulkan kebingungan

Sebagai Gubernur Jawa Timur, Mayjen TNI (purn) H. Imam Utomo sudah pasti memiliki prestasi yang luar biasa. Itulah sebabnya masyarakat Jatim mempercayakan kepemimpinan
Jatim untuk dua periode, yang kedua didampingi oleh Dr H. Soenarjo sebagai Wakil Gubernur. Namun kalau ditanya apa prestasi Imam Utomo yang menonjol selama masa kepemimpinannya, orang pasti akan berpikir dulu untuk menjawabnya, begitulah Imam Utomo, ia bukan pemimpin yang gegap gempita yang menghasilkan prestasi mercu suar sehingga gampang dikenang orang. Tetapi masyarakat
Jawa Timur pasti akan merasakan, selama masa kepemimpinannya (19982003 dan 2003-2008) suasana Jawa Timur sangatlah tenang. Padahal pada masa-masa itu adalah puncak dari gejolak perubahan bangsa kita yang penuh ketidakpastian, kemerosotan hampir di semua bidang termasuk ekonomi.

Meski demikian Imam Utomo bukan tak sepi prestasi. Sampai masa tiga tahun sebagai Gubernur Jawa Timur dalam periode kedua, Imam banyak mendapatkan penghargaan nasional termasuk beberapa kali yang diserahkan langsung oleh Presiden. Secara berkelakar seorang pejabat
Pemprov mengatakan bahwa mungkin saja Presiden ‘bosan’ melihat Imam Utomo berkali-kali menerima penghargaan atas prestasinya. “Tetapi apa mau dikata, wong prestasi-prestasi ini memang dicapai Gubernur Imam Utomo,” kata pejabat itu. 
Salah satu keberhasilan Imam Utomo adalah dalam menggolkan
pembangunan Jembatan Suramadu, meskipun ketika buku ini ditulis proyek tersebut berjalan tersendat-sendat. Namun bila segalanya kembali berjalan lancar, banyak kalangan menilai prestasi itu luar biasa. Bukan karena jembatan itu sudah sejak tahun 1950-an digagas, tetapi yang lebih penting adalah, jembatan ini sangat strategis sebagai kunci kemajuan
Madura yang selama ini merupakan kawasan yang relatif tertinggal dibandingkan daerah lainnya di Jatim.

Keberhasilan pembangunan Jembatan Suramadu kini memang
dipertaruhkan karena hal itu juga berarti akan tumbuhnya lapangan kerja karena industri akan masuk Madura. Ini berarti membukakan kesempatan kerja bagi ribuan tenaga penganggur yang juga masih dihadapi Provinsi Jawa Timur. Jauh lebih luas lagi, Jembatan Suramadu ini adalah tonggak kemajuan masyarakat provinsi ini di segala sektor.

Namun, Imam Utomo tidak lantas membusungkan dada atas
kenyataan ini. Ia seperti biasanya tetap kalem dan rendah hati. Baginya, keberhasilan pembangunan Jembatan Suramadu adalah keberhasilan seluruh masyarakat Jawa Timur. Selain itu, kenyataannya masih banyak rakyat di Jawa Timur yang hidup miskin, sampai belasan persen dari jumlah penduduk. Jumlah warga yang miskin belakangan ini bahkan meningkat akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Bencana
alam juga datang silih berganti, antara lain bencana banjir, termasuk banjir lumpur yang tak terduga akibat pengeboran minyak oleh PT Lapindo Brantas di daerah Porong, Sidoarjo, sejak pertengahan tahun 2006. Luapan lumpur tersebut belum juga bisa dihentikan dan bahkan telah menenggelamkan ribuan rumah penduduk. Dampak lainnya adalah ditutupnya Jalan Tol Porong, hal yang menimbulkan akibat buruk berantai
terhadap ekonomi dan sosial Provinsi Jawa Timur. Banyak industri terpukul akibat bencana lumpur tersebut. Orang banyak menduga, Imam Utomo mungkin masygul karena banyak capaian-capaiannya yang rusak akibat luapan lumpur di Porong. 
Tetapi warga Jawa Timur kiranya tetap terkesan pada pemimpinnya ini. Dari sisi kepribadian, laki-laki kelahiran Jombang 14 Mei 1943 ini seolah kontras dengan ciri masyarakat Jawa Timur yang dinamis dan meledak-ledak karena Imam Utomo justru tenang. Tapi mungkin itulah sosok yang dibutuhkan ketika situasi sedang sangat bergejolak. Dengan
suasana yang tetap tenang, perubahan bisa dijalani dengan lebih adem dan kepastian akan menggampangkan gerak ekonomi. Yang lebih penting lagi masyarakat seakan merasakan ketenangan menjalani kehidupan dengan baik.

Utamakan Musyawarah

Ciri lain yang menonjol dari putra pasangan Suparno (almarhum) dengan Hj. Rukayah ini adalah optimisme yang mengalir dalam dirinya pada keadaan seperti apapun. Inilah kunci lain yang membuat dirinya mampu memimpin provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 35 juta jiwa ini. “Saya lebih mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan untuk
menyelesaikan masalah,” kata suami Hj Anik Triwinarni ini. 
Imam Utomo yang pernah menjabat Denrem Bhaskara Jaya ini
merupakan sosok yang dalam perjalanan hidupnya sangat dipengaruhi jalan hidup orang Jawa dan tentu saja kultur santri yang kental karena lahir di kota santri Jombang. Ia menjalani hidup sesuai falsafah Jawa yakni ngudarasa, among rasa, mijil tresna dan agawe karya. Ngudarasa berarti mengenali 
perasaan dalam diri. Among rasa adalah mengendalikan dan menata perasaan sehingga bisa melihat hal yang baik dan buruk. Minjil tresna artinya berusaha mewujudkan sesuatu dengan kecintaan bukan kebencian. Dan pada akhirnya orang memang harus menghasilkan karya atau agawe 
karya. Tanpa membuat karya, orang tidak akan punya manfaat bagi orang lain. Apalagi sebagai pemimpin, jika tidak mampu menghasilkan karya ia hanya akan menjadi beban bagi masyarakat yang dipimpinnya. Meski demikian, ayah empat putra-putri (Andrianingrum, Agusanto B, Trisniartami dan Tantuko Adi), ini tetap saja memiliki karakter seperti
umumnya masyarakat Jatim yakni keterbukaan. Ia bersikap terbuka kepada siapapun. Demikian juga ia mengharap sikap serupa dari orang lain. Karena itu ia bisa mengkritik orang lain dan tentu saja juga bawahannya tetapi ia tak alergi terhadap kritik. “Ini lebih saya sukai sehingga persoalan bisa diselesaikan dengan lebih baik, lebih terbuka,” katanya.

Komandan Peleton

Dalam meniti kariernya, Imam Utomo benar-benar berangkat dari bawah. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang pada 1965 pada Agustus tahun berikutnya ia diangkat sebagai Komandan Peleton I/A/404. Ia hanya menjabat enam bulan di tempat itu karena pada 1 Februari 1967 ia diangkat sebagai pelatih di Rindam IV. Setelah itu ia menjadi Wakil Komandan Kompi A/144 sebelum akhirnya menjadi Komandan.

Tiga tahun kemudian, melaui Surat Keputusan (SKEP) 11413/2/1971 Kapten Imam Utomo diangkat sebagai PASI I Yonif 141, tahun 1973 menjadi PASI 2/OPS Brigif 8 dan Jabatan Komandan Batalyon inf 742 kemudian
disandangnya. Pada tahun 1980, dengan pangkat Letnan Kolonel, Imam ditugasi sebagai Karo Binkar Disdalkar. Jabatan itu hanya disandang satu tahun karena ia kemudian ditunjuk Kansaf Brigif 2 Kostrad yang kedudukan di Malang. Barulah setelah itu Imam masuk di Kodam V Brawijaya sebagai
Wakil Asisten Oprasi, lalu Kansaf Korem 091/DSJ pada 1985, dan tahun berikutnya sebagai Komandan Brigif 18 Kostrad. 
Namun Imam Utomo rupanya telah ditakdirkan cocok di Jawa
Timur, karena tidak lama kemudian ia ditarik ke Surabaya dan menjadi Aspers Kasdam V Brawijaya dan menjadi Paban 3/Binkar Spersad. Jabatan yang strategis sebagai Komandan Korem 084 Bhaskara Jaya kemudian dipegangnya. Jabatan ini dipegangnya tiga tahun sebelum akhirnya menjadi Kansaf Kodam, kemudian sebentar ditarik ke Jakarta sebagai Aspers KSAD sebelum akhirnya diangkat sebagai Pangdam
V/Brawijaya pada 1 Februari 1995.

Sebagai Pangdam, Imam Utomo memegang jabatan itu selama dua tahun eman bulan, kemudian ditarik ke Jakarta untuk menjadi anggota DPR RI dari F-ABRI sejak 29 Agustus 1997. Baru setahun menjadi wakil rakyat, Imam dicalonkan untuk menjadi Gubernur dan akhirnya terpilih dalam pemilihan di DPRD Jatim, mengalahkan incumbent Mayjen (Purn) 
Basofi Sudirman. Ia dilantik sebagai Gubernur Jatim pada 26 Agustus 1998. Hingga akhir 2006, sudah hampir 9 tahun Imam Utomo memimpin Jawa Timur. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ia akan meletakkan jabatannya dan menyerahkannya kepada Gubernur baru, yang akan dipilih secara langsung dalam Pilkada yang dijadwalkan pada 2008. Di mana tempat Imam Utomo dalam sejarah provinsi ini? Jawabnya tentu ada di 
masing-masing hati rakyat daerah ini. Tetapi Imam Utomo setidaknya bisa menjalani pensiun dengan tenang dan tanpa beban. “Pasalnya, ia sudah dikenal sebagai sosok Gubernur pekerja keras dan selalu bersungguhsungguh dalam
menjalankan tugasnya,” kata seorang pimpinan DPRD Jawa Timur.

Muhaimin Iskandar atau yang dikenal sebagai Cak Imin dalam sapaan akrabnya, saat ini adalah bagian dari generasi muda yang jelas dapat dibanggakan masyarakatnya. Lahir di Jombang pada 24 September 1966, Muhaimin kecil bersekolah hingga lulusan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Denanyar pada 1982, kemudian belajar di Madrasah Aliyah Negeri I Jogjakarta, sebelum akhirnya kuliah di Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga lulus pada 1992. Gelar pasca sarjananya diperoleh di Universitas Indonesia.

Kesukaannya belajar dan berorganisasi menjadikannya sebagai anak yang menonjol. Di saat dirinya masih sekolah di Aliyah, ia sudah diperbantukan mengajar di Ponpes Denanyar, Jombang. Semasa kuliah di UGM, Muhaimin bekerja sebagai Sekertaris Lembaga Kajian Islam dan Sosial Jogjakarta. Begitu lulus, ia dipercaya sebagai Kepala Litbang Tabloid Detik, sebuah mingguan di Jakarta yang sangat populer saat itu,
sebelum akhirnya terjun ke politik di era reformasi dengan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejak 1999 Muhaimin sudah menjadi anggota DPR dari PKB. 
Semua itu kiranya bukan hal yang aneh bila mengingat Muhaimin memang memiliki pengalaman yang cukup luas.

Pada tahun 1989, misalnya, ia telah terpilih sebagai Ketua Koprs MahasiswaJurusan Ilmu Sosial Jogjakarta, dan tahun berikutnya menjadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fisip UGM. Ia juga menjadi Ketua Umum PMII Komisariat UGM (1990-1991), kemudian Ketua Umum PMII Cabang Jogjakarta (1991-1912), Setelah pindah ke Jakarta, ia menjadi Kepala Divisi Kajian Lembaga Pendapat Umum Jakarta (1992), Ketua Umum 
Pengurus Besar PMII (1994-1997), sebelum terpilih sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB (1998-2000) dan kemudian Ketua DPP PKB (20002005).

Muktamar II PKB Semarang

Karier suami Rustini Murtadho yang dianugrahi seorang anak ini 
makin bersinar setelah ia terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB periode 2005-2010 secara aklamasi dalam Muktmar II PKB di Semarang pada 19 April 2005. Muhaimin menjadi satu-satunya calon ketua Umum Dewan Tanfidz karena calon lainnya mengundurkan diri, memperoleh suara 304 dari 382 kertas suara. Namun tanda-tanda adanya ketidakpuasan sudah terlihat sejak awal.

Tiga calon ketua umum yang telah menyatakan mengundurkan diri ternyata tetap mendapatkan suara, yakni Syaifullah Yusuf 26 suara, Ali Masykur Musa 27 suara, dan Mahfud MD 2 suara. Sepuluh suara abstain, sehingga total suara yang terhitung adalah 369 suara, sementara sisanya, 13 suara lainnya dinyatakan hilang oleh pimpinan sidang Arifin Junaedi. 
Ketika sidang dibuka, terdapat 31 DPW serta 402 DPC sehingga
total suara adalah 433 suara. Tetapi ternyata dalam pemungutan suara berkurang menjadi 382 suara. Sesaat setelah pemungutan suara usai pimpinan sidang meminta kesediaan Muhaimin Iskandar maju ke podium untuk menyatakan kesediaannya secara lisan. “Saya mengucapkan beribu
terima kasih atas dukungan teman-teman DPW dan DPC. Tidak ada pilihan kecuali menerima dan bersedia dengan niat mengabdi kepada bangsa dan Negara,” ucapnya.

Sesuai dengan tata tertib (tatib) pemilihan Ketua Umum Dewan
Tanfidz, meski sudah mendapatkan suara terbanyak dari DPW dan DPC, calon juga harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum Dewan Syuro terpilih yakni KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Secara lisan Gus Dur menyatakan persetujuannya, terhadap pencalonan keponakannya itu.

Akhirnya karena Muhaimin merupakan calon tunggal, sesuai tatib, calon tunggal dinyatakan terpilih secara aklamasi. Maka pimpinan sidang menanyakan kepada peserta apakah menyetujui Muhaimin, para muktamirin serentak menjawab setuju. Hal ini langsung disambut gembira oleh para pendukung Muhaimin. Dan seiring dengan diketoknya palu, maka Muhaimin terpilih secara sah sebagai Ketua Umum Dewan Tanfisz.

Dalam susunan pengurus DPP PKB, Ketua Umum Dewan Syuro
KH Abdurrahman Wahid didampingi tiga ketua, yaitu HZ Arifin Junaidi, KH Hamdun Ahmad, dan Sugiat Ahmad Sumadi. Sekertaris Dewan Syuro H Muhyidin Arabusman dengan Wakil Sekertaris KH Aminullah Muhtamar dan Badriyah Fayumi. 
Di jajaran Ketua Tanfidz ada Lalu Misbach Hidayat, Andi M Ramly, Effendy Choirie, Maria Pakpahan, Maria Ulfa Abshori, Rosehan, dan Nursyahbani Katjasungkana. Kedudukan Sekretaris Jenderal dipercayakan kepada Muhammad Lukman Edy M.Si, sedangkan putri Gus Dur, Zannuba Arifah, menjadi salah satu wakil sekjen bersama Helmy Faisal, Imam Nahrawi, dan Rieke Dyah Pitaloka.

Hasil Muktamar II PKB di Semarang tersebut ditentang keras oleh kelompok Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf. Mereka mengadakan Muktamar “tandingan” di Surabaya. Kelompok itu memilih KH Abdurraman Chudori sebagai Ketua Dewan Syuro dan Drs H. Choirul Anam sebagai Ketua Dewan Tanfidz. Namun dalam konflik yang berujung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, kelompok Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf kalah. PN Jakarta Selatan memutuskan pada Agustus 2005 bahwa DPP PKB pimpinan Muhaimin adalah PKB yang sah. Mahkamah Agung mengukuhkan keputusan tersebut.

Mencoba Berdamai

Meskipun sudah di atas angin, Muhaimin jelas belum bisa tenang. Hal itu karena adanya sejumlah kiai berpengaruh yang mendukung kubu Alwi Shihab-Syaifullah Yusuf. Oleh sebab itu, jauh-jauh hari kubu Muhaimin berusaha merangkul para kiai terkemuka yang popular dengan
Forum Langitan, “Kami akan mendekati para kiai untuk bersama-sama lagi membesarkan PKB,” kata Muhaimin kepada pers setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 10 Agustus lalu, memenangkannya. Ia menyebutkan, dirinya memperlakukan penentangannya dengan dua model.
Untuk kalangan kiai, Muhaimin akan proaktif mendekati, sowan.

Kepada para penentang kai, ia akan bersikap pasif. Kalau kubu Alwi mau gabung silahkan, mau pisah, ya, monggo kerso. 
Menurut Ansyori S. Karni, dan Mujib Rahman dalam laporannya di Gatra, wajar belaka bila Muhaimin mengistimewakan kiai. Karena merekalah simpul-simpul pengikat konstituen PKB yang mayoritas kaum santri tradisional. Repotnya, setelah keputusan PN Jakarta Selatan, Forum Langitan tampak masih menompang Alwi-Saiful. Sebagian kiai menyambut dingin ajakan Cak Imin. “Saya tidak tertarik mengomentari ajakan Cak Imin,” kata KH Anwar Iskandar, pengasuh Pesantren Jamsaren Kediri, yang kerap menjadi juru bicara Forum Langitan.

Ternyata hal itu bukan sikap Kiai Anwar, yang juga Ketua Dewan
Syuro PKB Jawa Timur. Itu terlihat dari pertemuan para kiai senior di rumah KH Abdullah Faqih, pengasuh Pesantren Langitan, Tuban. Pertemuan dua jam itu dihadiri para kiai terkemuka Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jakarta. 
Meskipun tertutup, tidak sulit mengetahui hasil pembicaraannya.
Usai pertemuan, KH Anwar Iskandar mengucapkan, pertemuan itu menghasilkan ikrar solid para kiai. Mereka menyatakan tetap mendukung Alwi-Saiful. Benarkah hal itu akan terus berlanjut?

Muhammad Asfar, pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, tidak yakin. “Saya rasa, itu bukan harga mati,” kata Asfar. “Kiai-kiai itu kan sifatnya pemaaf. Yang penting, bagaimana mendekati dan melakukan bargaining dengan baik.” Kalau kiai berhasil diyakinkan, menurut Asfar, Anam dan PKB Jawa Timur akan manut kiai.

Suara PKB Jawa Timur, kata Asfar, tergantung sikap Cak Imin.
Kemenangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan poin bagus. Resistensi di kalangan Fraksi PKB bisa mengecil. “Kalau menang lagi MA, resistensi terhadapnya lebih kecil lagi,” Asfar menambahkan. Belum diketahui langkah apalagi yang akan ditempuh dirinya meskipun Mahkamah Agung telah mengukuhkan dirinya sebagai pimpinan PKB yang sah. Yang jelas, Cak Imin adalah sosok cerdas yang akan selalu mencari jalan.

“Saya bukan tokoh, tidak pantas disebut tokoh dan ditulis di buku. Saya bisa ditertawakan oleh teman-teman saya kalau saya ditulis seperti itu,” kata Panglima Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim), Laksamana Muda TNI Moekhlas Sidik, MPA ketika dihubungi oleh penulis buku ini.

Pernyataan Moekhlas Sidik cukup menjelaskan bagaimana kepribadiannya. Perwira tinggi TNI Angkatan Laut ini memang dikenal rendah hati. “Panglima paling tidak suka menonjolkan diri. Oleh karena itu, beliau tidak bersedia bila Anda mewawancarainya untuk diprofilkan di buku,” tutur Kepala Staf Armatim, Laksamana Pertama TNI Syahrin Abdurrahman, SE, yang dihubungi sebelumnya. ”Kalau Anda mau menulis masalah-masalah kebaharian atau kelautan, beliau menyambut baik,” tambahnya.

Pernyataan Moekhlas tersebut memang disampaikan ketika ia masih menjabat Pengarmatim. Ketika buku edisi revisi ini siap diterbitkan pada akhir tahun 2007, Moekhlas Sidik telah dipromosikan menjadi Asisten Oprasi KSAL di Jakarta. 
Jawaban Moekhlas di awal tulisan ini memang mengesankan. Tetapi siapa yang bisa menyangkal posisi Moekhlas Sidik yang sangat strategis? Juga ketokohannya? Sebagai Panglima Armada Kawasan Timur,Moekhlas membawahi ribuan prajurit TNI AL yang menggunakan puluhan kapal. Ia bertanggungjawab mengawasi wilayah laut republik ini 
mulai dari Cilacap di Jawa Tengah, hingga ujung paling timur, Papua. Wilayah tersebut lebih luas dari wilayah tanggung jawab Panglima Armada Kawasan Barat (Pangarmabar) yang bermarkas di Jakarta.

Kenyataannya Pangarmatim adalah jabatan yang lebih senior daripada Pangarmabar. Moekhlas Sidik sebelumnya adalah Pangarmabar, sebelum menduduki jabatan Pangarmatim pada Agustus 2006. Betapa beratnya dan tanggungjawab Moekhlas Sidik sebagai Pangarmatim tidak perlu diragukan lagi. Di saat terjadinya musibah di laut seperti tenggelamnya KM Senopati Nusantara di perairan Pulau Jawa akhir 2006, Moekhlas Sidik termasuk pejabat tinggi yang paling sibuk.

Apalagi tidak lama kemudian sebuah pesawat Adam Air penerbangan Surabaya-Manado jatuh secara misterius di perairan Sulawesi. Ratusan orang tewas dan hilang dalam dua malapetaka laut dan udara tersebut. Selama berminggu-minggu, Moekhlas Sidik memantau langsung operasi pencarian dan evakuasi para korban oleh para prajurit TNI AL yang ditugaskan komandonya. Selama itu pula, Pangarmatim juga memberikan berbagai penjelasan kepada para wartawan, juga para pejabat tinggi dari Jakarta yang datang di Surabaya.

Mengawasi wilayah laut yang begitu luas dengan kapal-kapal yang relatif terbatas juga merupakan masalah yang selalu dipikirkan Pangarmatim. Pencurian ikan di laut oleh kapal-kapal asing masih terus terjadi meskipun para personil TNI AL terus-menerus melakukan operasi pengawasan. Banyak kapal asing telah ditangkap oleh TNI AL, tetapi mereka terus bermunculan. Apa yang membuat Moekhlas Sidik kesal adalah bila kemudian kapal-kapal asing itu dilepas setelah ada “surat terbang” dari lembaga pemerintahan di Jakarta.

Pangarmatim Laksda TNI Moekhlas Sidik pernah menyampaikan hal tersebut pada 12 Oktober 2006. Dalam sebuah acara di Dermaga Semampir Markas Komando Armatim, Moekhlas Sidik meminta Departemen Perikanan dan Kelautan tidak memberikan surat terbang alias izin yang diberikan secara tiba-tiba kepada para pencuri ikan asing.

Menurut Moekhlas, sering kali tuduhan pencurian ikan kepada para pelaut asing kandas karena saat dihadapkan ke pengadilan, karena mereka memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI). Padahal, saat ditangkap tidak mempunyai SIPI. Hal ini disampaikan Panglima Armatim saat meninjau kapal penampung ikan MV Chang Sun berbobot 1.467 GT yang berawak 21 orang dan membawa 300 ton ikan. MV Chang Sun ditangkap KRI Pandrong- 801 di Laut Arafuru, pada 25 September 2006.

Pengenalan Bahari

Sebagai pejabat tinggi TNI AL, Moekhlas Sidik tidak jemu-jemunya mengingatkan betapa laut sangat menentukan masa depan Indonesia. Kekayaan laut kita luar biasa besarnya, namun belum dikelola secara memadai. Kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap potensi kelautan
juga dinilai masih kurang.

Dalam berbagai kesempatan, Moekhlas Sidik mengemukakan
persoalan tersebut. Seperti ketika ia melepas 359 siswa dari berbagai SMP dan SMU untuk mengikuti kegiatan Bintal Juang Remaja Bahari (BJRB) 2006. Saat itu, Moekhlas Sidik masih menjabat Pangarmabar.

Kegiatan BJRB yang diselenggarakan setiap tahun oleh TNI
Angkatan Laut itu dimaksudkan untuk mengisi waktu liburan bagi para pelajar sekolah menengah. Selain untuk berekreasi, kegiatan ini juga dilakukan untuk menambah pengetahuan mengenai wawasan bahari. Moekhlas menjelaskan kegiatan ini merupakan pengantar bagi generasi muda bahari untuk mengenal lebih dekat lingkungan laut agar dapat
menumbuhkan pemahaman akan pentingnya arti laut bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, diharapkan para siswa itu mampu menanamkan semangat dan jiwa kebaharian di dalam dirinya.

Para siswa peserta BJRB tersebut mengikuti pelayaran dengan menggunakan kapal perang KRI Teluk Tomini-508. Mereka berlayar selama tiga hari di perairan Laut Jawa dan Selat Sunda. Selama mengikuti pelayaran, para pelajar tersebut akan mendapat pembekalan-pembekalan, antara lain bina takwa, kebaharian, pengenalan kapal perang, kepemimpinan, bahaya narkoba, bela negara dan hiburan.

Moekhlas juga mengingatkan bahwa negara Indonesia terdiri dari lebih kurang 17.499 pulau dan lebih dari dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari 5,8 juta km 2 mengandung sumber daya laut yang sangat besar.

Posisinya yang berada di antara dua benua dan dua samudra menjadikan perairan nasional Indonesia sebagai jalur distribusi ekonomi yang terpadat di dunia. Gambaran tersebut, kata Moekhlas, menunjukkan bahwa laut kita mengandung potensi ekonomi yang sangat besar dan akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia bila dikelola serta dimanfaatkan secara benar dan profesional. “Sebagai putra-putri bangsa yang lahir, dibesarkan, dan hidup di negara maritim, tentunya sangat
memprihatinkan bila kita semua tidak memiliki semangat dan jiwa bahari,” katanya. Dikatakan, sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami masa-masa kejayaan selama ratusan tahun karena berorientasi maritim, yaitu pada masa Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan
kerajaan lain seperti Aceh, Demak, Banten, Ternate, dan Goa.

Disiplin dan Bersih

Dilahirkan di Jombang pada 12 Juli 1953, Moekhlas Sidik tumbuh menjadi seorang pemuda yang terbiasa berdisiplin dan hidup bersih. Setelah lulus AKABRI Laut (kini ALL) Moekhlas lebih banyak mendapat tugas di kapal-kapal TNI AL sebagai komandan kapal. Pengalamannya dalam operasi-operasi di laut tak terhitung banyaknya.

Pada tahun 2000, misalnya, dengan pangkat Kolonel ia mendapat tugas dalam Operasi Surya Bhaskara Jaya (SBJ) TNI AL yang berlangsung di Maluku. Operasi yang dibuka Wapres Megawati Soekarnoputri pada 25 April 2000 tersebut bertujuan merehabilitasi berbagai kerugian selama kerusuhan di Maluku. 
Operasi tersebut berlangsung sekitar 45 hari (25 April-15 Juni 2000) melibatkan dua kompi mariner, masing-masing ditempatkan di Maluku Utara dan Maluku Selatan (Ambon), dan non-marinir seperti para dokter, pemerintah daerah. Ratusan dokter dari berbagai rumah sakit di Indonesia, termasuk Fakultas Kedokteran Airlangga Surabaya.

Satuan tugas (Satgas) dalam operasi itu dibagi dua, yakni Maluku Utara dipimpin Kolonel (Laut) Lili Pramono dan Maluku Selatan dipimpin Kolonel (Laut) Moekhlas Sidik. Keduanya di bawah pimpinan komandan satgas, Laksamana Franklin Kayhatu.

Sasaran kegiatan adalah memperbaiki berbagai kerusakan selama kerusuhan Januari 1999-Maret 2000. Misalnya, rumah ibadah baik Islam maupun Kristen, gedung sekolah, pasar-pasar, terminal dan membangun barak bagi anggota masyarakat.

Berkat prestasi-prestasinya, Moekhlas Sidik pun akhirnya mencapai posisinya sekarang. Seperti telah disinggung, Moekhlas adalah Panglima Armada Barat sebelum akhirnya menjabat Panglima Armada Timur pada Agustus 2006. Jabatan ini dipegangnya sampai akhirnya 2007 sebelum dipromosikan sebagai Asisten Operasi KSAL. Dari isterinya, Wiwik Khayati, Moekhlas Sidik dikaruniahi seorang anak perempuan yang kini sekolah di SMA.[]