Legenda Jombang

Abu Bakar Ba’asyir bin Abu Bakar Abud, biasa juga dipanggil Ustadz Abu dan Abdus Somad[1] (lahir di Jombang, Jawa Timur, 17 Agustus 1938; umur 80 tahun), merupakan seorang tokoh Islam di Indonesia keturunan Arab. Ba’asyir juga merupakan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) serta salah seorang pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu’min. Berbagai badan intelijen menuduh Ba’asyir sebagai kepala spiritual Jemaah Islamiyah (JI), sebuah grup separatis militan Islam yang mempunyai kaitan dengan al-Qaeda.[2] Walaupun Ba’asyir membantah menjalin hubungan dengan JI atau terorisme.[3]

Ba’asyir pernah menjalani pendidikan sebagai santri Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (1959) dan alumni Fakultas Dakwah Universitas Al-Irsyad, Solo, Jawa Tengah (1963). Perjalanan kariernya dimulai dengan menjadi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Solo. Selanjutnya ia menjabat Sekretaris Pemuda Al-Irsyad Solo, kemudian terpilih menjadi Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (1961), Ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam, memimpin Pondok Pesantren Al Mu’min (1972) dan Ketua Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), 2002.

Ba’asyir mendirikan Pesantren Al-Mu’min di Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, bersama dengan Abdullah Sungkar pada 10 Maret 1972. Pada masa Orde Baru, Ba’asyir melarikan diri dan tinggal di Malaysia selama 17 tahun atas penolakannya terhadap asas tunggal Pancasila.

Perjalanan hidup

1972, Pondok Pesantren Al-Mukmin didirikan oleh Abu Bakar Ba’asyir bersama Abdullah Sungkar, Yoyo Roswadi, Abdul Qohar H. Daeng Matase dan Abdllah Baraja. Pondok Pesantren ini berlokasi di Jalan Gading Kidul 72 A, Desa Ngruki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Menempati areal seluas 8.000 meter persegi persisnya 2,5 kilometer dari Solo. Keberadaan pondok ini semula adalah kegiatan pengajian kuliah zuhur di Masjid Agung Surakarta. Membajirnya jumlah jamaah membuat para mubalig dan ustaz kemudian bermaksud mengembangkan pengajian itu menjadi Madrasah Diniyah.

1983, Abu Bakar Ba’asyir ditangkap bersama dengan Abdullah Sungkar. Ia dituduh menghasut orang untuk menolak asas tunggal Pancasila. Ia juga melarang santrinya melakukan hormat bendera karena menurut dia itu perbuatan syirik. Tak hanya itu, ia bahkan dianggap merupakan bagian dari gerakan Hispran (Haji Ismail Pranoto)–salah satu tokoh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Jawa Tengah. Di pengadilan, keduanya divonis 9 tahun penjara.

11 Februari 1985, Ketika kasusnya masuk kasasi Ba’asyir dan Sungkar dikenai tahanan rumah, saat itulah Ba’asyir dan Abdullah Sungkar melarikan diri ke Malaysia. Dari Solo mereka menyebrang ke Malaysia melalui Medan. Menurut pemerintah AS, pada saat di Malaysia itulah Ba’asyir membentuk gerakan Islam radikal, Jamaah Islamiyah, yang menjalin hubungan dengan Al-Qaeda.

1985–1999, Aktivitas Baasyir di Singapura dan Malaysia ialah “menyampaikan Islam kepada masyarakat Islam berdasarkan Al Quran dan Hadits”, yang dilakukan sebulan sekali dalam sebuah forum, yang hanya memakan waktu beberapa jam di sana. Menurutnya, ia tidak membentuk organisasi atau gerakan Islam apapun. Namun pemerintah Amerika Serikat memasukkan nama Ba’asyir sebagai salah satu teroris karena gerakan Islam yang dibentuknya yaitu Jamaah Islamiyah, terkait dengan jaringan Al-Qaeda.

1999, Sekembalinya dari Malaysia, Ba’asyir langsung terlibat dalam pengorganisasian Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang merupakan salah satu dari Organisasi Islam baru yang bergaris keras. Organisasi ini bertekad menegakkan Syariah Islam di Indonesia.

10 Januari 2002, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, Muljadji menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap pemimpin tertinggi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Abu Bakar Ba’asyir. Untuk itu, Kejari akan segera melakukan koordinasi dengan Polres dan Kodim Sukoharjo.

25 Januari 2002, Abu Bakar Ba’asyir memenuhi panggilan untuk melakukan klarifikasi di Mabes Polri. Abu Bakar datang ke Gedung Direktorat Intelijen di Jakarta sekitar pukul 09.30. Saat konferensi pers, pengacara Abu Bakar Ba’asyir, Achmad Michdan, mengatakan, pemanggilan Abu Bakar Ba’asyir oleh Mabes Polri bukan bagian dari upaya Interpol untuk memeriksa Abu Bakar. “Pemanggilan itu merupakan klarifikasi dan pengayoman terhadap warga negara,” tegas Achmad.

28 Februari 2002, Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew, menyatakan Indonesia, khususnya kota Solo sebagai sarang teroris. Salah satu teroris yang dimaksud adalah Abu Bakar Ba’asyir Ketua Majelis Mujahidin Indonesia, yang disebut juga sebagai anggota Jamaah Islamiyah.

19 April 2002, Ba’asyir menolak eksekusi atas putusan Mahkamah Agung (MA), untuk menjalani hukuman pidana selama sembilan tahun atas dirinya, dalam kasus penolakannya terhadap Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1982. Ba’asyir menganggap, Amerika Serikat berada di balik eksekusi atas putusan yang sudah kedaluwarsa itu.

20 April 2002, Ba’asyir meminta perlindungan hukum kepada pemerintah kalau dipaksa menjalani hukuman sesuai putusan kasasi MA tahun 1985. Sebab, dasar hukum untuk penghukuman Ba’asyir, yakni Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Subversi kini tak berlaku lagi dan pemerintah pun sudah memberi amnesti serta abolisi kepada tahanan dan narapidana politik (tapol/napol).

April 2002, Pemerintah masih mempertimbangkan akan memberikan amnesti kepada tokoh Majelis Mujahidin Indonesia KH Abu Bakar Ba’asyir, yang tahun 1985 dihukum selama sembilan tahun oleh Mahkamah Agung (MA) karena dinilai melakukan tindak pidana subversi menolak asas tunggal Pancasila. Dari pengecekan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh dan HAM) Yusril Ihza Mahendra, ternyata Ba’asyir memang belum termasuk tahanan politik/narapidana politik (tapol/napol) yang memperoleh amnesti dan abolisi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie maupun Abdurrahman Wahid.

8 Mei 2002, Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memutuskan tidak akan melaksanakan eksekusi terhadap Abu Bakar Ba’asyir atas putusan Mahkamah Agung (MA) untuk menjalani hukuman pidana selama sembilan tahun penjara. Alasannya, dasar eksekusi tersebut, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 11/ PNPS/1963 mengenai tindak pidana subversi sudah dicabut dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebaliknya, Kejagung menyarankan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo (Jawa Tengah) untuk meminta amnesti bagi Ba’asyir kepada Presiden Megawati Soekarnoputri.

8 Agustus 2002, Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia mengadakan kongres I di Yogyakarta untuk membentuk pimpinan Mujahidin. Terpilihlah Ustad Abu Bakar Ba’asyir sebagai ketua Mujahidin sementara.

19 September 2002, Ba’asyir terbang ke Medan dan Banjarmasin untuk berceramah. Dari sana, ia kembali ke Ngruki untuk mengajar di pesantrennya.

23 September 2002, Majalah TIME menulis berita dengan judul Confessions of an Al Qaeda Terrorist di mana ditulis bahwa Abu Bakar Ba’asyir disebut-sebut sebagai perencana peledakan di Masjid Istiqlal. Time menduga Ba’asyir sebagai bagian dari jaringan terorisme internasional yang beroperasi di Indonesia. TIME mengutip dari dokumen CIA, menuliskan bahwa pemimpin spiritual Jamaah Islamiyah Abu Bakar Ba’asyir “terlibat dalam berbagai plot.” Ini menurut pengakuan Umar Al-Faruq, seorang pemuda warga Yaman berusia 31 tahun yang ditangkap di Bogor pada Juni lalu dan dikirim ke pangkalan udara di Bagram, Afganistan, yang diduduki AS. Setelah beberapa bulan bungkam, akhirnya Al-Faruq mengeluarkan pengakuan—kepada CIA—yang mengguncang. Tak hanya mengaku sebagai operator Al-Qaeda di Asia Tenggara, dia mengaku memiliki hubungan dekat dengan Abu Bakar Ba’asyir. Menurut berbagai laporan intelijen yang dikombinasikan dengan investigasi majalah Time, bahkan Ba’asyir adalah pemimpin spiritual kelompok Jamaah Islamiyah yang bercita-cita membentuk negara Islam di Asia Tenggara. Ba’asyir pulalah yang dituding menyuplai orang untuk mendukung gerakan Faruq. Ba’asyir disebut sebagai orang yang berada di belakang peledakan bom di Masjid Istiqlal tahun 1999. Dalam majalah edisi 23 September tersebut, Al-Farouq juga mengakui keterlibatannya sebagai otak rangkaian peledakan bom, 24 Desember 2000.

25 September 2002, Dalam wawancara khusus dengan wartawan TEMPO, Ba’asyir mengatakan bahwa selama di Malaysia ia tidak membentuk organisasi atau gerakan Islam apapun. Selama di sana ia dan Abdullah Sungkar hanya mengajarkan pengajian dan mengajarkan sunah Nabi. “Saya tidak ikut-ikut politik. Sebulan atau dua bulan sekali saya juga datang ke Singapura. Kami memang mengajarkan jihad dan ada di antara mereka yang berjihad ke Filipina atau Afganistan. Semua sifatnya perorangan.” Ungkapnya.

1 Oktober 2002, Abu Bakar Ba’asyir mengadukan Majalah TIME sehubungan dengan berita yang ditulis dalam majalah tersebut tertanggal 23 September 2002 yang menurut Ba’asyir berita itu masuk dalam trial by the press dan berakibat pada pencemaran nama baiknya. Ba’asyir membantah semua tudingan yang diberitakan Majalah TIME. Ia juga mengaku tidak kenal dengan Al-Farouq.

11 Oktober 2002, Ketua Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba`asyir meminta pemerintah membawa Omar Al-Faruq ke Indonesia berkaitan dengan pengakuannya yang mengatakan bahwa ia mengenal Ba’asyir. Atas dasar tuduhan AS yang mengatakan keterlibatan Al-Farouq dengan jaringan Al-Qaeda dan aksi-aksi teroris yang menurut CIA dilakukannya di Indonesia, Ba’asyir mengatakan bahwa sudah sepantasnya Al-Farouq dibawa dan diperiksa di Indonesia.

14 Oktober 2002, Ba’asyir mengadakan konferensi pers di Pondok Al-Islam, Solo. Dalam jumpa pers itu ia mengatakan peristiwa ledakan di Bali merupakan usaha Amerika Serikat untuk membuktikan tudingannya selama ini bahwa Indonesia adalah sarang teroris.

17 Oktober 2002, Markas Besar Polri telah melayangkan surat panggilan sebagai tersangka kepada Pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba`asyir. Namun Ba’asyir tidak memenuhi panggilan Mabes Polri untuk memberi keterangan mengenai pencemaran nama baiknya yang dilakukan oleh majalah TIME.

18 Oktober 2002, Ba’asyir ditetapkan tersangka oleh Kepolisian RI menyusul pengakuan Omar Al Faruq kepada Tim Mabes Polri di Afganistan juga sebagai salah seorang tersangka pelaku pengeboman di Bali.
3 Maret 2005, Ba’asyir dinyatakan bersalah atas konspirasi serangan bom 2002, tetapi tidak bersalah atas tuduhan terkait dengan bom 2003. Dia divonis 2,6 tahun penjara.

17 Agustus 2005, masa tahanan Ba’asyir dikurangi 4 bulan dan 15 hari. Hal ini merupakan suatu tradisi pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ia dibebaskan pada 14 Juni 2006.

9 Agustus 2010 Abu Bakar Ba’asyir kembali ditahan oleh Kepolisian RI di Banjar Patroman atas tuduhan membidani satu cabang Al Qaida di Aceh.[4][5]
16 Juni 2011, Ba’asyir dijatuhi hukuman penjara 15 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah dinyatakan terlibat dalam pendanaan latihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia.

Sumber : Wikipedia

Drs. H. Suyanto (lahir di Jombang, Jawa Timur, 5 Januari 1962; umur 57 tahun) adalah Bupati Jombang yang menjabat pada dua periode, yakni 2003-2008 dan 2008-2013.

Suyanto lahir di Jombang pada 5 Januari 1962. Ia lahir dari pasangan Sukito dan Asmah. Pasangan ini melahirkan 6 orang anak: Suyanto, Subandriyah, Supracahyaningsih, Sadarestuwati, Sujayanah, dan yang terakhir adalah Sumrambah. Ibunya Asmah, meninggal pada tahun 2002, sedangkan Sukito menyusul wafat beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 2008.

Riwayat pendidikan Suyanto dimulai dari SDN Banjaragung (lulus tahun 1973). Ia lalu melanjutkan ke SMP Negeri Mojoagung (lulus tahun 1977). Lantas meneruskan sekolahnya di SMA Negeri 1 Surabaya (lulus tahun 1980). Kemudian gelar sarjana S-1 diperolehnya di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Surabaya pada tahun 1985. Tak cukup itu, ia lantas menempuh jenjang pendidikan S-2-nya di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan mengambil konsentrasi Manajemen Agribisnis, dan lulus pada tahun 2007

Pada tahun 1986 hingga 1994, Suyanto bekerja menjadi guru. Pada tahun 1994 ia mulai menekuni dunia wiraswasta hingga tahun 2000. Kiprahnya mulai diperhitungkan ketika ia menjabat sebagai wakil Bupati Jombang pada tahun periode 1998 hingga 2003 mendampingi Bupati Affandi.

Tahun 2003 ia mencalonkan diri sebagai Bupati Jombang dan kenyataan itu benar-benar terwujud hingga memimpin Jombang sampai tahun 2008. Bersama wakil Bupati Ali Fikri ia menggenjot pertumbuhan dan perkembangan Jombang hingga masa jabatannya berakhir di pertengahan 2008. Ia kemudian mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Jombang dengan maju pada (Pilkada) di mana ia diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Suyanto ditetapkan sebagai Bupati Jombang dimulai dari titimangsa 17 September 2003 sampai 12 Mei 2008, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 123.35-497 Tahun 2003, Tanggal 17 September 2003. Hal yang menonjol dari pemerintahannya dalam periode 2003 sampai 2008 adalah keberhasilannya mengembangkan pusat kesehatan masyarakat yang setara dengan rumah sakit kecil. Ini bisa dilacak di berbagai puskesmas dengan menciptakan pelayanan sebanding dengan rumah sakit umum atau daerah. Kondisi ini mempertimbangkan bahwa angka kemiskinan di daerah Jombang pada tahun 2007 tercatat mencapai 83.724 jiwa.

Contoh pembangunan ini adalah Puskesmas Mojoagung yang menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin. Bahkan dalam kondisi darurat, menurut Sriwulani Sumargo (salah seorang dokter spesialis radiologi), puskesmas mampu melakukan bedah kandungan. Klinik akupuntur juga ada, hal yang terbilang langka ukuran sebuah puskesmas. Pelayanan puskesmas ini bermacam-macam. Dari pengobatan sampai perkara kecantikan. Pengunjungnya bisa mencapai 150-an per bulan. Prestasi dari gagasan Bupati Suyanto ini dapat dibuktikan dalam survei kepuasan pasien yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Jombang tahun 2007 yang memberikan skor 80,28 untuk Puskesmas Mojoagung, dari skor tertinggi 100. Puskesmas Plumbongambang juga mencapai skor di atas 80. Awal tahun 2005, Pemerintah Daerah dan Bupati Suyanto mulai meluncurkan program ”Puskesmas Idaman-Idolaku” dan ”Rumah Sakit Cintaku”. Tujuannya untuk menggenjot kualitas puskesmas dan rumah sakit masih dinilai rendah pelayanannya. Bupati Suyanto memulainya dengan merayu sejumlah dokter spesialis agar mau bekerja di rumah sakit daerah dan puskesmas. Di Mojoagung dan Cukir, Bupati Suyanto menyediakan sarana canggih seperti peralatan rontgen. Ia sempat ditegur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ketika menempatkan dokter spesialis di puskesmas. Mungkin hal demikian dianggap sebagai sesuatu yang tidak pada tempatnya dan yang semestinya. Penampilan rumah sakit daerah juga ia permak sebaik mungkin dan memang kelihatan elegan.

Ruang perawatan VIP (Very Important Person) dibangun. Ketika beres di urusan fasilitas dan dokter, Bupati Suyanto mulai memperhitungkan tarif berobat. Ia ingin tarif berobat dibuat seringan mungkin sehingga semua warga terbebani biaya mahal. Kesan mahal baginya perlu dihapus dan tidak jadi momok siapa pun. Kalau perlu gratis sekalian. Untuk kepastian tarif, ia menerbitkan peraturan daerah tentang biaya pungut di puskesmas. Daftarnya wajid dipasang di loket pendaftaran. Hasilnya dapatlah dirasakan, biaya itu tergolong sangat murah. Biaya cek darah, urine, atau tinja Rp. 2000. Operasi kecil Rp. 20.000. Rawat inap komplet dengan tiga kali makan sehari juga Rp. 20.000

Tahun 2008, Tempo memilih sepuluh bupati dan wali kota sebagai Tokoh 2008. Banyak inovasi dan terobosan. Banyak calon pemimpin yang menjanjikan.

Kriteria yang digunakan adalah: pelayanan publik, transparansi, dan keramahan pada dunia usaha – TEMPO mementingkan proses, lebih dari hasil.

Suyanto, terpilih bersama Walikota Solo, Joko Widodo, Djarot Saiful Hidayat, Walikota Blitar, Jusuf Serang Kasim, Wali Kota Tarakan, Untung Sarono Wiyono Sukarno Bupati Sragen, Jawa Tengah, Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto Ilham Arif Sirajuddin, Walikota Makassar David Bobihoe Walikota, Limboto, ibu kota Kabupaten Gorontalo. Anak Agung Gde Agung, Bupati Badung Bali, dan Bupati Andi Hatta Marakarma, Bupati Luwu Timur.

Keberhasilan Bupati Jombang Suyanto, menjadi tokoh tempo, salah satu kiprahnya adalah mengundang dokter-dokter spesialis berpraktek di puskesmas. Protes datang dari instansi kesehatan karena ia dinilai melecehkan dokter spesialis. Ia jalan terus dan sekarang puskesmas menyandang tingkatan ISO. Ia juga menggratiskan sekolah sampai sekolah lanjutan atas. ”Pemimpin itu tak perlu cerdas sekali. Yang penting lurus hati, mulai berpikir sampai berbuat,” ujar bupati yang mengaku hanya menghabiskan Rp 40 juta untuk pemilihan kepala daerah itu.

Ada begitu banyak pelajaran dari sepuluh tokoh ini. Yang terpenting, Jakarta perlu percaya bahwa daerah bisa mengurus diri sendiri. Banyak tokoh lokal yang ternyata mampu melahirkan terobosan dan inovasi—yang tak muncul pada masa kepala daerah ”diterjunkan” dari atas. Mereka menolak fenomena klasik birokrasi: korupsi, inefisiensi, bekerja tanpa visi. Sepuluh orang ini menempatkan teladan dan kejujuran di urutan pertama. Mereka percaya, komunikasi yang intens merupakan kunci keberhasilan, bukan komunikasi yang instan. Mereka sabar mendengar rakyat, dan bekerja mencapainya

SUmber : Wikipedia dan Tempo

Pria kelahiran Jombang 12 Februari 1943 ini patut diperhitungkan dalam dunia perpolitikan nasional. Dia mengusung politik bermoral. Konstruksi pemikiran dan solusi yang dia tawarkan atas pemecahan permasalahan bangsa masih jernih. Dia bersedia menjadi ketua umum sebuah partai Islam tertua di Indonesia, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) yang kemudian berganti nama menjadi Partai Sarikat Indonesia (PSI) setelah menjalani istiqoroh selama beberapa hari berturut-turut.

eluruh DPD PSI Oktober 2003 sepakat mengusung nama Siswono sebagai calon residen Pemilu 2004. Partai inilah pertama kali yang menyatakan secara tegas dan resmi menjadikan Siswono sebagai satu-satunya Capres dari PSI.

Siswono yang kuliah di ITB Bandung sudah dikenal Rahardjo semenjak masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), sebab Siswono yang ketika itu berpacaran dengan Ratih Gondokusumo (yang kemudian menjadi istrinya) adalah adik kelas Rahardjo di FH-UI. Semasa kuliah mereka sudah sering bertemu.

Sementara Rahardjo sendiri sedari awal diangkat menjadi Ketua Umum PSI tahun 2002, sudah menyatakan sikap untuk tidak mencalonkan diri menjadi presiden, tidak mau masuk dalam kabinet, tidak pula ikut menjadi calon anggota legislatif. Dia hanya bertekad membesarkan PSI supaya menjadi partai yang modern.

Dia memilih akan menjadi oposisi agar lebih bebas mengkritisi setiap kebijakan pemerintah secara konstruktif. Kendati, Siswono kelak yang terpilih menjadi presiden. Dia tetap akan berada di luar struktur pemerintahan untuk segera teriak jika Siswono tidak konsisten atau lupa pada platform perjuangan.

Pria kelahiran Jombang 12 Februari 1943 ini boleh dikata adalah seorang pendatang baru yang patut diperhitung-kan dalam dunia perpolitikan nasional. Konstruksi pemikiran dan solusi yang dia tawarkan atas pemecahan permasalahan bangsa masih jernih. Bicaranya ceplas ceplos tanpa tedeng aling-aling tanpa tendensi dan interest pribadi. Terkadang kuping tidak kuat mendengar kekritisannya sebab dia menganalisa persoalan bangsa begitu tajam.

Dalam dua tahun terakhir dia adalah ketua umum sebuah partai Islam tertua di Indonesia, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia). Dia mau bersedia menjadi ketua partai itu setelah menjalani istiqoroh selama beberapa hari berturut-turut.

Dia sebelumnya telah sukses dalam bisnis telekomunikasi, hingga pernah dipercaya sebagai orang swasta pertama menjabat komisaris PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2000-2002. Bahkan, sebelumnya dia pernah dua kali menerima Penghargaan Adikarya Pembangunan Bidang Telekomunikasi dari Pemerintah RI tahun 1996 dan 1997.

Rahardjo, anak kelima dari enam bersaudara adalah keturunan ningrat, berdarah biru, dari seorang ayah asal Madura. Namun jika berbicara nadanya sudah sangat kental dengan logat Betawi. Ayah lima orang anak dan kakek dari beberapa orang cucu ini hidup beristrikan Sobah Murad wanita asal Jakarta bercampur sedikit darah Arab. Dalam membangun terminologi, paradigma dan sudut pandang tajam dan jelas.

Misalnya, ketidakinginannya masuk dalam struktur pemerintahan melainkan menjadi oposisi adalah agar bisa lebih independen mengkritisi kebijakan pemerintah. Sistem pemerintahan Indonesia yang presidensial belakangan ini menjadi banci. Sebab banyak tokoh partai yang tak mau melepaskan jabatan ketua dan sekjen partai masuk dalam kabinet. Dalam keadaan ini maka sudah tidak bisa lagi dibedakan antara pengontrol dan pemerintahan. Sebab tokoh partai yang harusnya mengawasi jalannya pemerintah telah menjadi anggota pemerintahan itu sendiri.

Seharusnya sesuai sistem pemerintahan presidensil maka siapapun calon presiden yang menang pemilu apakah itu menang tipis dengan perbedaan hanya satu atau dua suara, maka wajib dipercayakan kepadanya membentuk pemerintahan tanpa harus berkoalisi. Yang kalah dipersilakan menjadi oposisi dan jangan mengikutkan kadernya dalam kabinet, jadilah menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan agar check and balances.

Berbeda jika partai PSI tampil sebagai pemenang mutlak pemilu maka adalah tugas pemenang menyusun kabinet. “Tapi, belum tentu pengurus partai duduk di situ, termasuk saya, belum tentu. Mungkin, kita akan ambil kader-kader bangsa, putra-putra bangsa terbaik, kan banyak yang profesional,” kata Rahardjo. Dia akan tetap sebagai ketua umum sebab dari awal masuk partai dia tidak berkeinginan menjadi penjabat.

“Saya disuruh menjadi penjabat saya nggak suka. Apaan penjabat, bedanya cuma satu huruf dengan penjahat. Penjabat salah sedikit jadi penjahat, buat apa. Udah itu dikawal-kawal kemana-mana ah.… Saya lebih menghargai kebebasan dalam hidup saya. Makanya dari dulu saya tidak mau ditarik grupnya Tommy, ditarik grupnya Bimantara, ditarik grupnya Tutut, saya nggak pernah mau. Kenapa, karena saya nggak mau dibudakin,” terang Rahardjo dalam dialek Betawi yang kental.

Konsisten membina partai, menyiapkannya menjadi partai kader yang berprospek baik bermasa depan bagi anak muda, adalah sebab utama dia tidak mau menjadi caleg PSI. “Dari 258 caleg PSI hanya 13 yang merupakan pengurus partai,” jelasnya lagi.

Dia bertekad betul hanya mau menjalankan kiprah politik yang baik-baik, yang bermoral, walau itu dianggap orang banyak sesuatu yang masih tidak lazim di negeri ini.

Ingin Perubahan

Dia yang sesungguhnya adalah pengusaha yang sejak tahun 1967 sudah sukses menggeluti dagang usaha telekomunikasi, terjun ke politik melalui cara yang unik. Berawal dari omong-omong dengan Ketua Umum Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Taufik Cokroaminoto di tahun 1998. Taufik pernah memintanya untuk membantu PSII duduk sebagai salah seorang ketua. Permintaan membantu dia amini namun tawaran duduk sebagai pengurus teras partai dia tolak, sebab memang tidak menaruh minat ke politik.

Sepenggal kepeduliannya terhadap politik yang pernah diperlihatkannya hanyalah tatkala arus reformasi menggelinding begitu kuat di tahun 1998. Dia membangun sembilan dapur umum menyiapkan logistik buat para mahasiswa di gedung DPR/MPR Senayan yang sedang berdemonstrasi. Kemudian berlanjut ke Pemilu 1999 dia banyak mengeluarkan uang dari kocek sendiri untuk menyiapkan kaos dan bendera PDI-P agar partai ini bisa memenangkan pemilu.

Yang terbersit di hatinya ikhlas membantu arus reformasi sederhana saja, ingin melihat perubahan baru terjadi di republik ini. Perubahan memang drastis terjadi tapi serba absurd. Gedung DPR/MPR yang pernah menjadi gelanggang bagi kekuatan reformasi berkumpul telah berubah menjadi arena politik dagang sapi. Sebelum menjadi anggota parlemen, beberapa kawannya di partai-partai politik sering digelari bersepatu miring sebab kehidupannya masih turun naik bis kota, masih sering minta dan meminjam duit, dan rumah ngontrak. Namun baru dua tahun saja menginjak Senayan mereka sudah mempunyai mobil mewah, rumah mentereng satu-dua buah, kekayaannya bahkan sudah melebihi pengusaha.

Setelah Taufik Cokroaminoto meninggal dunia dengan wasiat agar pengurus PSII mencari Rahardjo Tjakraningrat apabila terjadi sesuatu hal terhadap partai. Maka, tahun 2002, tak kurang 10 pengurus PSII, menemui Rahardjo dan mendaulatnya menjadi ketua umum PSII. Dengan berbagai cara dia mengelak hingga berbulan-bulan. Namun setelah melalui istiqoroh selama tiga hari berturut-turut dan menjelang subuh di hari ketiga akhirnya dia diberi tanda dalam bayangannya muncul dua kalimat syahadat yang sekelabat melintas. Dari pengurus PSII dia akhinya mengetahui bahwa dua kalimat syahadat itu adalah lambang PSII.

Berdasarkan petunjuk itulah dia mau memulai kiprah politik memimpin PSII, membangun fondasi dan infrastruktur partai, melakukan konsolidasi dan kaderisasi partai, mencoba membangun koalisi baru dengan partai-partai kecil lain agar bisa lolos mengikuti Pemilu 2004. Bersama berbagai tokoh puncak partai-partai yang tak lolos electoral threshold pada Pemilu 1999, dia berhasil menggagas “Deklarasi Bogor” pada 13 Desember 2002. Salah satu isinya, memunculkan nama baru Partai Sarikat Indonesia (PSI) sebagai kendaraan politik menuju Pemilu 2004. Tak lama kemudian, 17 Desember 2002 pendirian PSI resmi dideklarasikan di Surabaya, Jawa Timur sebagai sebuah entitas partai politik baru berazaskan Pancasila.

Berdarah Biru

Rahardjo Tjakraningrat lahir di Jombang, Jawa Timur 12 Februari 19043 sebagai anak kelima dari enam bersaudara. Ayahnya yang asal Madura adalah berdarah biru, keturunan Tjakraningrat IV yang selalu diuber-uber Belanda. Mereka selalu hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran Belanda. Karena itu dari mereka enam bersaudara, empat laki-laki dan dua perempuan, tidak ada satupun yang sama tempat lahirnya. Ada yang lahir di Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Jombang, dan Sumba. Adek bungsunya, Sumbawati, lahir di Sumba Nusa Tenggara Timur, mengikuti tempat pembuangan ayahnya yang akhirnya bisa tertangkap Belanda. Waktu pembuangan itu, Rahardjo masih kanak-kanak berusia tujuh tahun.

Memasuki usia remaja, Rahardjo tergolong bandel yang suka berkelahi. Sikap itu mengikuti kultur pendidikan dan pengajaran ayahnya yang bergaya Madura. Ia diajar harus berani. Jika pulang ke rumah dengan muka bengkak sehabis kalah berkelahi, ayahnya akan memaksa mengantarnya kembali menghadapi lawan mainnya untuk berkelahi ulang. “Jadi, kalau saya berkelahi sama yang lebih besar yang saya tahu saya pasti kalah, saya nggak berani bilang, saya ngumpat, kalau nggak saya disuruh berkelahi,” kenangnya.

Walau keturunan ningrat, ia melihat ayahnya sangat merakyat, sehingga tak suka menggunakan gelar bangsawannya. Gelar itu dianggap feodal. Ia sendiri baru berani menggunakan nama Tjakraningrat setelah ayahnya meninggal dunia.

Penelusuran kepastian sejarah darah biru itu baru berhasil dia ketemukan dua tiga tahun terakhir. Semasa hidup ayahnya tidak pernah menjelaskan soal asal usul darah birunya itu secara terbuka.

Rahardjo memasuki pendidikan FH-UI tahun 1966 sekedar mengikuti keinginan ayahnya yang hakim militer. Bersama teman-temannya di UI dalam satu geng, Rahardjo yang suka berkelahi pernah aktif mengganyang CGMI. Namun, ketika geng-nya itu mulai ikut-ikutan menyerang pribadi Bung Karno, dia berhenti dan keluar. Rahardjo sadar, bisa menikmati pendidikan tinggi dan alam kemerdekaan adalah hasil perjuangan Bapak Bangsa Bung Karno.

Kemudian Rahardjo mulai aktif berdagang. Dagang apa saja, nyatut sana nyatut sini, termasuk memanfaatkan posisinya sebagai Ketua Grup Diskusi Mahasiswa UI Rayon Menteng yang banyak beranggotakan gadis-gadis cantik Menteng, Jakarta Pusat. Dengan perusahaan Berdikari yang banyak diisi kakak-kakak kelasnya Rahardjo banyak berbisnis DO (delivery order), misalnya barang pecah-belah, atau mesin tik. Masih lajang namun sudah banyak duit, ia pun jadi malas meneruskan kuliah.

Sejak tahun 1969, ia resmi memasuki dunia bisnis dan fokus hanya di bidang telekomunikasi. Dalam setiap perusahaan yang didirikan bersama kawannya, Rahardjo selalu memilih menjadi pemilik saham terkecil, misalnya 30:70, atau 40:60. Namun, kendali perusahaan harus selalu dia pegang sebagai direktur utama agar mudah mencari proyek. Sedangkan urusan keuangan dipercayakan sepenuhnya kepada partner. Dia selalu fokus di telekomunikasi. Pernah suatu ketika dia melakukan diversifikasi usaha di Belitung Tourism, Bangka Belitung, namun hasil yang dia petik adalah uang berhamburan tak karuan modal hilang tak kembali. Pengalaman itu mengajarnya untuk tak beranjak dari telekomunikasi.

Organisasi telekomunikasi seperti Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) dan Masyarakat Telematika (Mastel) berkali-kali dia pimpin. Kiprahnya yang demikian panjang hingga kawakan di telekomunikasi berhasil menarik perhatian pemerintah. Dua kali ia menerima penghargaan dan dipercaya menjadi Komisari PT Telkom.

Kedaulatan Rakyat

Rahardjo sangat berharap Pemilu 2004 berhasil mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, sesuai platform PSI. Sebab, menurutnya, PSI melihat rakyat saat ini sudah tidak berdaulat. Semua ditentukan partai tanpa rakyat bisa bicara apa-apa. Semua ditentukan oleh penguasa. MPR pun sudah dikebiri melalui amandemen padahal sebelumnya rakyat masih belum berdaulat melalui MPR. Sekarang kedaulatan rakyat itu kembali dikebiri melalui undang-undang yang dibuat DPR.

“Mestinya kedaulatan itu dikembalikan ke rakyat. Caranya gimana, bisa macam-macam. Menurut saya pemilu legislatif nggak mesti ada. Yang ada adalah pemilu memilih anggota MPR langsung, tidak melalui partai. Bagaimana mekanismenya, bisa dibikin. Duduklah di MPR 1.000 orang yang dipilih rakyat langsung. Dialah nanti yang akan melakukan pemilihan anggota DPR, eksekutif, dan yudikatif.”

Sasaran kedua, masih sesuai platform PSI, bangsa Indonesia mesti kembali ke kodrat sebagai bangsa agraria. Bangsa Indonesia telah diberikan Tuhan laut yang kaya, tanah yang subur, sumber alam yang melimpah, iklim yang bagus, sebaiknya harus membangun industri agro sebab 65 persen rakyat hidup di situ. Ia sangat berharap Indonesia bisa melalukan terobosan-terobosan ekonomi yang revolusioner. Dengan menjalankan industri agro pembukaan lapangan kerja bisa dilakukan, kemiskinan bisa diatasi, industri substitusi impor bisa tumbuh dengan sendirinya. Akumulasinya adalah untuk meningkatkan daya beli rakyat.

Jadi, konsep-konsep itulah yang didorong kepada Siswono yang kalau berkuasa nanti harus fokus kepada pembangunan agroindustri. Itu yang kita minta kepada dia karena di situlah rakyat miskin kita 65 persen berada.

Ia melihat untuk melakukan hentakan dan terobosan-terobosan ekonomi yang revolusioner itu perlu ada political will, political decision, dan political action pemerintah. “Ketiganya mesti ada, baru bisa jalan. Makanya pemerintah kalau nggak dipimpin oleh seorang entrepreneur nggak akan jalan,” kata Rahardjo yang merasa sangat heran Indonesia negara kepulauan tapi tiap tahun harus mengimpor garam satu juta ton/tahun. Indonesia penghasil buah yang baik namun di desa-desa dengan mudah bisa ditemukan peer dan apel impor.

Sesuai platform sebagai partai kader, apapun Pemilu 2004, berhasil atau tidak meloloskan PSI dari batasan electoral threshold, Rahardjo sudah menyiapkan konsep membangun partai lima tahun ke depan. Pendidikan kader adalah kunci keberhasilan PSI ke depan. Rahardjo sudah akan menciptakan sistem manajemen kepartaian yang baku yang tidak tergantung kepada figur pemimpin.

Siapa pun yang memimpin PSI jika sistemnya sudah jalan tidak akan menggoyahkan perahu partai. Sama seperti partai LDP di Jepang yang terkadang setiap tiga bulan sekali bisa berganti ketua umum karena berbagai tuduhan. Tapi partai LDP tetap jalan smooth. “Ini, harus kita ciptakan. Karena itu perlu kaderisasi agar kader PSI bisa militan yang kalau otaknya dipecah isinya PSI, kasarnya begitu.”

Selain menciptakan manajemen kepartaian yang baku, ia juga sudah menyiapkan konsep sistem ekonomi partai melalui koperasi sehingga setiap daerah DPC bisa membiayai dirinya sendiri tanpa droping-droping-an dari pusat. “Insya Allah, PSI ini akan menjadi partai yang modern. Kita nggak bisa mengandalkan iuran anggota partai, omong kosong itu. Dalam 10 tahun ke depan iuran nggak bisa diharapkan selama rakyat masih miskin dan belum cerdas.”

Walau umur sudah melebihi 61 tahun namun sepintas raut muka Rahardjo tampak jauh lebih muda dari usia yang sesungguhnya. Laksana baru memasuki usia kepala lima saja. Dia ternyata punya resep tersendiri untuk hal itu. Yaitu, selalu santai dan tidak pernah ngoyo dalam menghadapi setiap masalah. Apapun yang dikerjakan harus dengan ikhlas. Membantu teman pun harus ikhlas jangan mengharapkan sesuatu balikannya. Termasuk menghadapi masa-masa perhitungan suara hasil pemilu legislatif, ia tampak tidak ngoyo atau berusaha mempengaruhi hasil perhitungan suara yang menggunakan teknologi informasi. Ia menyebutkan, setelah berusaha maksimum PSI mau nomor berapa perolehan suara atau dapat kursi berapa di parlemen, itu terserah saja sudah tidak bisa diapa-apain melainkan sudah urusan Tuhan.

Ia kini hidup bahagia bersama istri dan lima orang anak, terdiri empat perempuan satu laki-laki. Tiga anak pertama sudah menikah dan memberinya sejumlah cucu. Sebelum resmi terjun ke dunia politik adalah istrinya yang pertama kali dia mintakan pendapat tentang kemungkinan kiprah barunya itu. Dia menjelaskan segala konsekuensi pilihan itu, seperti pengorbanan akan uang, tenaga, dan waktu yang pasti akan tercurah ke partai.

“Kalau memang sudah harus begitu, kenapa nggak, ambil saja,” sikap istrinya mendukung Rahardjo. Dukungan istri itu semakin nyata. Sang Isteri ikut mendampingi Rahardjo dua bulan penuh berkunjung ke daerah-daerah bahkan ikut berkampanye.

Ia membiasakan diri, apapun yang dikerjakan, harus lebih dahulu memperoleh dukungan dari keluarga terutama istri. Sebab jika tidak direstui, misalnya, akan selalu muncul rasa tidak enak di hati.

Rahardjo menyebut adalah biasa dalam rumah tangga muncul ribut-ribut. Jika itu timbul maka ia pasti akan berusaha menyelesaikan masalah itu sesegera mungkin tanpa menunggu esok pagi. Jika hingga malam, atau subuh masalah itu belum terselesaikan, maka ia lebih memilih diam di rumah tidak berangkat ke kantor. “Kalau sudah selesai, saya ke kantor diantar ke depan pintu, nah, itu baru enak. Kalau keluar kita nggak ngomong sama istri waktu ngerasain di kantor nggak enak, saya itu gitu. Jadi saya harus selesaikan dulu. Selesai udah, damai kita, dada-dadaan deh, ke kantor, baru kita enak,” ujarnya. ht/ms

Data Singkat
Rahardjo Tjakraningrat, Ketua Umum PSI, 2002-2010 / Kiprah Politik Bermoral | Ensiklopedi | Politisi, UI, direktur, komisar

UNAIR NEWS – Memiliki banyak pengalaman di dunia industri dan pendidikan ekstra yang ia ambil sebelum memulai kuliah di program sarjana, Prof. Dr. H. Muslich Anshori, S.E., M.Sc., Ak., CA. mempelajari dua ilmu yang terhubung erat yaitu akuntansi dan manajemen. Sebagai catatan, sebelum memulai program sarjana, Muslich lulus Pendidikan Kejuruan Lanjutan “MIGAS” dalam studi Bioteknologi di Lembaga Minyak dan Gas yang bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1976.

“Selain itu, pada tahun 1977 saya juga lulus Pelatihan Pos Bioteknologi, Lembaga Migas yang bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada,” tambah Muslich.

Dengan latar belakang gelar sarjana di bidang Akuntansi dan pengalaman di dunia perusahaan, Muslich memfokuskan studinya pada akuntansi manajemen. Muslich sebenarnya melanjutkan program magisternya ke Studi Pascasarjana Manajemen Industri dan Teknik, Institut Teknologi Bandung (ITB). Keragaman studinya menjadi lebih lengkap ketika ia melanjutkan studi doktoralnya ke Program Ilmu Ekonomi, Universitas Airlangga.

Fokus ilmiah dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) untuk periode 2010-2015 untuk akuntansi manajemen terbukti dengan tindakannya untuk mengambil bagian dalam berbagai penelitian dan publikasi ilmiah. Antara lain adalah karya ilmiah berjudul “Strategi Bisnis, Kemampuan Produksi, dan Kemampuan Pemasaran: Apakah Mereka Mempengaruhi Kinerja Bisnis?” Yang diterbitkan oleh Majalah Ekonomi Tahun X, No. 2, Agustus 2000.

“Sementara di FEB UNAIR sendiri, saya aktif memberikan kuliah seputar ilmu akuntansi manajemen dari program sarjana hingga doktoral,” tambahnya.

Selain memberikan kuliah, lelaki kelahiran Jombang, 21 Maret 1952 ini juga aktif menjalankan beberapa Majalah Ilmiah, misalnya menjadi Editor Jurnal Ekonomi dan Bisnis yang dulu dikenal dengan Majalah Ekonomi, FEB UNAIR; Editorial Jurnal Bisnis dan Ekonomi Pengusaha FIS UNESA; Editor Asia Pacific Management Review (AMPR); Pusat Penelitian Ilmu Sosial, Dewan Ilmu Pengetahuan Nasional, Taiwan, Republik Tiongkok; dan Anggota Dewan Editorial untuk Bisnis Akuntansi dan Tinjauan Ekonomi (ABER), Fakultas Manajemen dan Ekonomi, Universiti Malaya Terengganu.

Muslich yang pernah menjadi Wakil Rektor II UNAIR untuk periode 2007-2010 juga menambahkan bahwa minatnya pada Akuntansi dan Manajemen sebagian besar dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya dan beberapa pengalaman yang diperolehnya.

“Ketertarikan saya memang terhadap ilmu ini. Inilah bagaimana, ketika akuntansi keuangan berfokus pada masalah keuangan, laporan keuangan dan sebagainya, maka akuntansi manajemen adalah hasil akuntansi yang berfungsi sebagai salah satu informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan, ”pungkasnya.

Sumber Unair News

Iskak Tjokroadisurjo (Jombang, 11 Juli 1896[1] -) merupakan salah satu politisi dan pakar hukum dari Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bandung, 4 Juli 1927 (ketika itu masih bernama Perhimpunan Nasional Indonesia) bersama Soekarno, Mr. Sartono, Mr. E.S. Budyarto Martoatmodjo, Mr. Sunario Sastrowardoyo, Dr. Samsi Sastrawidagda, Ir. Anwari, dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo sekaligus menjabat sebagai sekretaris dan bendahara pertama perkumpulan tersebut.[2] Pada masa kemerdekaan, ia pernah memangku jabatan sebagai Residen Banyumas dan Walikota Surakarta saat perang fisik kemerdekaan[3], Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Sukiman-Suwiryo (1951-1952), Anggota Konstituante mewakili PNI[1] dan Menteri Perekonomian dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955).[4] Ketika menjabat sebagai Menteri Perekonomian, Ia mencetuskan ide sistem ekonomi Ali-Baba.[5] Suatu sistem ekonomi yang berusaha untuk membangkitkan wiraswasta lokal Indonesia

Ia lahir di Ngoro, Jombang pada 11 Juli 1896.[4] Setelah menyelesaikan Sekolah Kehakiman (1917), ia melanjutkan ke bagian hukum Universitas Leiden, Belanda dan lulus pada tahun 1925. Setamat Sekolah Kehakiman, ia menjadi pegawai kehakiman (1917-1922) dan sebagai pengacara di Surabaya (1925).

Sewaktu masih menuntut ilmu di Universitas Leiden, Belanda, Iskaq Tjokrohadisoerjo tidak pernah terlihat ikut kegiatan Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa Hindia Belanda di negeri penjajah itu. Ia lulus kuliah tepat waktu, 3 tahun. Namun, setelah mendapatkan gelar Master in de Rechten dan pulang ke tanah air, jiwa nasionalisme Iskaq seolah meledak. “Tanaman yang merambat d di bagian muka rumah dipotong karena bunganya berwarna oranye, dan bukan merah putih. Cangkir-cangkir di rumah harus berwarna merah putih,” tulis Mr Sunario, teman sejawat Iskaq dalam pengantar buku “Iskaq Tjokrohadisurjo, Alumi Desa Bersemangat Banteng” (R. Nalenan; 1982).[2]

Sejak pulang kampung pada 1926, karena sejak awal ingin menjadi orang bebas, Iskaq membuka kantor advokat di Bandung. Padahal pemerintah kolonial ingin menempatkannya di Batavia. Tiga orang teman sejak di negeri Belanda bergabung dalam firma hukum Iskak itu yaitu Sartono, Wiryono Kusumo, dan Ali Sastroamidjojo. Setahun kemudian, Iskaq menjadi satu dari tujuh orang yang pertama berkumpul di Regentsweg (kini Jalan Dewi Sartika) Bandung untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia. Saat itu, dia diputuskan menjabat sekertaris merangkap bendahara. Nama Iskaq sejak itu tak dapat dipisahkan dari PNI dan pergerakan nasional yang mulai bangkit dan berhimpun pada masa-masa itu.[2]

Sebagai tokoh muda pergerakan, ia turut mempersiapkan pendirian Partai Nasional Indonesia oleh kalangan Perhimpunan Pelajar di Bandung dalam Komite Persediaan (April 1927). Komite ini terdiri atas Ir. Soekarno, Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Budhiarto Martoatmojo, S.H., Mr. Soenario, Ir. Anwari, Mr. Sartono dan Dr. Samsi. Dalam perkembangannya, ia juga menjadi pengurus Partai Indonesia dan Partai Indonesia Raya (Parindra). Pada zaman pendudukan Jepang, beliau menjadi anggota Chuo Sangi In di Jakarta dan kemudian anggota Surabaya-Syu Sangi Kai. Ia pernah berkunjung ke Jepang bersama 25 utusan dari Jawa lainnya.

Ketika menjabat sebagai menteri perekonomian, ia mencetuskan ide sistem ekonomi Ali-Baba. Di sini, Ali dimaksudkan sebagai pengusaha pribumi-nusantara dan Baba dimaksudkan sebagai pengusaha luar (dalam kasus ini pengusaha Tionghoa-Indonesia). Tujuan diterapkannya sistem ekonomi ini adalah memprioritaskan kebijakan Indonesianisasi ekonomi dari sebelumnya yang berada di dalam kondisi ekonomi warisan kolonial Belanda.[5]

Penjabaran program ini adalah bagaimana cara pemerintah meningkatkan kemampuan ekonomi nasional melalui kerjasama antara pengusaha nasional (dalam hal ini pribumi-nusantara) dan pengusaha non-pribumi melalui suatu program kerjasama. Di dalam program kerjasama ini, pengusaha pribumi diberi kesempatan untuk bekerja di dalam pengusaha non-pribumi sehingga dapat menduduki jabatan minimal staf.[5][6]

Selain itu, kebijakan lain yang dikeluarkan Iskaq cenderung memiliki kebijakan yang berbau proteksi (proteksionisme) terhadap pengusaha lokal.[6] Untuk mencegah tentangan dari Partai Masyumi, Iskaq digantikan oleh Prof. Ir. Rooseno.[7]

Pada 14 April 1958, Kejaksaan Agung memeriksa Iskaq dan menemukan bukti yang cukup untuk mengajukannya ke pengadilan yakni terkait kepemilikan devisa di luar negeri berupa uang, tiket pesawat terbang dan kereta, serta mobil tanpa seizin Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN). Iskaq menjawab semua tuduhan itu dengan menjelaskan satu per satu.[8]

Pada 1953, sebelum menjadi Menteri Perekonomian, dia menangani klien di Makassar mengenai perkara klaim asuransi jiwa sebesar fl.100.000 yang dibayarkan di Belanda dan ia berhasil dan mendapatkan honor 10 persen atau fl.10.000.[8] Pada akhir masa jabatannya sebagai Menteri Perekonomian, pada pertengahan tahun 1954, Iskaq mendapat tugas untuk berunding soal pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan Belanda. Di sana, sahabatnya, Mr Muchjidin, meminjamkannya uang fl.7.200 untuk mencukupi pembelian Mercedes Benz 300 seharga fl.17.200. Merujuk keputusan Dewan Moneter tanggal 26 Juli 1954, Iskaq menganggap mobil itu sebagai devisa bebas yang tak perlu izin LAAPLN dan bukan sebagai devisa negara.[8]

Iskaq menguatkan argumennya dengan keputusan rapat ke-81 Kabinet Ali Sastroamidjojo I tanggal 4 November 1954 bahwa Menteri Keuangan mengeluarkan instruksi umum untuk membebaskan presiden, wakil presiden, dan para menteri dari pembayaran Tambahan Pembayaran Impor (TPI) dalam pembelian sebuah mobil di luar negeri yang dibawa ke Indonesia. Jika dijual, mobil tersebut baru dikenakan TPI. Kemudian, Ia juga mengajukan pengalaman Menteri Agama yang bisa memasukkan mobilnya ke Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dewan Moneter No. 5/I tanggal 5 Februari 1955. Sebulan setelah membeli mobil itu, Iskaq memberitahukan jaksa agung dalam suatu pembicaraan. Selain itu, kepemilikan devisa di luar negeri yang kemudian dibelikan mobil telah diketahui oleh Inspeksi Keuangan dan dilaporkan ke ketua Dewan Moneter.[8]

Sementara itu, mengenai uang dari Lim Kay, utusan Dewan Pimpinan Pusat PNI, sejumlah M$3.363 atau US$1.008 untuk pembelian tiket pesawat Singapura-Jerman Barat pada 1954 dan menerima uang sebanyak fl.5.000 dari Seylhouwer di Jerman Barat untuk tiket kereta api dari Jerman Barat ke Paris, Perancis, Iskaq menganggap tuduhan itu aneh dan salah alamat karena kejadian tersebut terjadi pada tahun 1955 ketika dia tak lagi menjabat menteri tetapi saat itu Iskaq hendak ditangkap terkait kebijakannya selama menjadi menteri yang menguntungkan PNI. Menerima sumbangan tak bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan sama sekali tak merugikan pemerintah sehingga tak perlu izin LAAPLN.[8]

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Mr. Baharsan dan pembelaan Iskaq, pada 4 Januari 1960 Hakim Pengadilan Ekonomi Jakarta M. Soebagio memutuskan menolak eksepsi Iskaq dan menjatuhkan vonis hukuman penjara sembilan bulan dan denda Rp 200.000 dan tambahan hukuman kurungan lima bulan jika denda tak dibayar. Terdakwa juga menanggung biaya perkara. Barang bukti berupa mobil Mercedes Benz 300 disita untuk negara. Iskaq naik banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Dia berharap pengadilan membebaskannya dari segala tuduhan dan mengembalikan mobil Mercedes Benz 300. Bandingnya ditolak. Tak patah arang, Iskaq meminta grasi kepada presiden. Presiden mengabulkan karena Soekarno bagaimanapun mengenal Iskaq sebagai sesama pendiri PNI pada 1927 di Bandung. Berkat grasi tersebut, Iskaq tak harus menjalani hukuman tetapi ia tak bisa mendapatkan kembali mobilnya, Mercedes Benz 300..

Sumber : 
^ a b “Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo – PNI (Partai Nasional Indonesia) – Profil Anggota – Konstituante.Net“. Konstituante.Net. Diakses tanggal 2018-10-07.
^ a b c sulindo, Admin koran. “Iskaq Tjokrohadisoerjo, Pendiri dan Kader Abadi PNI | Koran Sulindo”. koransulindo.com. Diakses tanggal 2017-11-28.
^ “Aksi Soedirman Melucuti Senjata Jepang Tanpa Kontak Senjata (9)”. MerahPutih. Diakses tanggal 2018-10-07.
^ a b c “Jakarta.go.id • Detail | Encyclopedia”. www.jakarta.go.id. Diakses tanggal 2017-11-28.
^ a b c d 1937-, Mustopo, M. Habib, (2005). Sejarah (edisi ke-Ed. 2., cet. 2). Jakarta: Yudhistira. ISBN 9789796767083. OCLC 253610492.
^ a b 1925-, Willmott, Donald Earl, (2009). The national status of the Chinese in Indonesia 1900-1958 (edisi ke-First Equinox ed). Jakarta [Indonesia]: Equinox Publishing. ISBN 9786028397285. OCLC 752262870.
^ Yanto., Bashri,; Retno., Suffatni, (2005). Sejarah tokoh bangsa (edisi ke-Cet. 1). Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa. ISBN 9793381779. OCLC 70276495.
^ a b c d e f “Mobil Mercy Mantan Menteri Ekonomi Disita”. historia.id. Diakses tanggal 2017-12-01.

“Sewaktu hidup bersama suaminya, Kiai Haji M.Makshum bin Ali, pengarang kitab Amtsilatu Tasrifiyah pernah bersama mendirikan pesantren Seblak, dan memimpin pesantren tersebut selepas di tinggal suaminya, ‘wafat’ kurang lebih lima tahun”. Selanjutnya setelah beliau di dipersunting kiai Muhaimin, Lasem, aktif di dunia pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan bagi kaum perempuan di Makkah, Madrasatul Banat.Selain sebagai penggerak pendidikan bagi kaum perempuan di luar negeri maupun dalam negeri, Nyai Khairiyah Hasyim juga seorang Desainer handal. Salah satu karya yang dijadikan kebanggaan santriwati seblak, yakni kerudung rubu. Hingga kini pun menjadi identitas santri seblak.” Hebat, bukan?

Dalam lingkungan kita sering terdengar Kaum perempuan pesantren hanya sebagai orang yang selalu berada dalam bayang_bayang lelaki, suaminya. Tiga istilah populer, konco wingking, dapur, sumur, dan kasur. Pendidikan didalam keluarga juga banyak diutamakan anak laki laki. Perempuan cukup tamat ini,…toh nantinya ikut Si suami. Bagi yang Neng, putri kiai, kiprah mereka kurang begitu terdengar kencang. Paling banter ngimammi santri putri dan menggelar pengajian bagi kaumnya, dalam lingkungan NU Muslimatan namanya.

Diluar itu waktunya banyak dihabiskan didalam rumah. Dalam kajian kitab kuning posisi perempuan juga sering di tafsirkan dengan pandangan kaum laki laki. Misalnya, larangan menjadi hakim menurut sebagian ulama(baca kontroversi Hakim perempuan, Djazimah Muqadas, Lkis). Bila melihat sejarah kebelakang lagi selalu dijadikan tumbal di masyarakat sebelum Islam. Nasibnya kurang baik. Tak hanya di Islam, sebenarnya. Tapi, itu dulu.
Namun, mengapa mereka kaum perempuan selalu saja tersisihkan dalam kancah sosial dan politik. Datangnya Islam memberikan angin segar, meskipun sebagian memang masih kurang. dominasi kaum laki laki lebih dominan. Padahal dalam al qur an tersirat jelas ada pemuliaan bagi kaum perempuan, misal keberadaan surat an nisa. Kini insyaallah jauh lebih terpandang. Dalam konteks masyarakat Indonesia tokoh perempuan yang disembulkan masih sebatas sosok Kartini. Padahal pejuang perempuan lainnya selain Kartini juga yang masih banyak jika mau dimunculkan.

Apakah benar demikian adanya, gambaran umum mengenai kaum perempuan pesantren, yang terkesan amat sempit dan gerakannya kurang luwes? Anda boleh memandangnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda, monggo! Pesantren Tebuireng sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan memiliki beberapa tokoh besar, misalnya, pendirinya Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari yang juga merupakan pendiri NU, KH. Wahid Hasyim, dan lainnya. Dari kalangan perempuan juga tak kalah hebatnya dan layak dijadikan inapirasi, yakni Nyai Khoiriyah Hasyim.

Setidaknya menjadi inspirasi bagi kaum santriwati dimanapun menyantri. Harus bangga jadi santri, intinya begitu. Masih minimnya tokoh perempuan pesantren membuka peluang besar bagi Anda para santriwati. Tapi, itu urusan nanti, terpenting sekarang berproses menjadi santri dahulu. Menjadi manusia pintar, berkarakter dan berkepribadian mulia membutuhkan proses yang tidak instan. Nyai Khairiyah Hasyim lahir di Tebuireng, pada tahun 1906.

Beliau merupakan putri Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari pembesar NU. Mbaknya KH. A. Wahid Hasim sejak kecil mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya. Acapkali mengikuti pengajian ayahnya dari balik satir. Tak seperti saudara laki_lakinya yang mendapatkan kesempatan menimba ilmu diluar rumah. Kendati demikian, tak mengurangi semangat belajar keilmuan dan akhlak yang terpuji. Selain belajar ilmu Al-Qur’an juga belajar kitab kuning. Beliau memiliki ketekunan dan kemandirian dalam hal belajar, juga keberanian bilamana tak paham dengan apa yang dipelajari.
Jika menemui kesulitan dalam belajar maka dengan segera bertanya langsung kepada ayahnya.

Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari merupakan pembimbing utamanya. Baik dalam hal keilmuan, kepribadian, dan hal lainnya. Tentu saja, ibunya juga ikut serta berkontribusi. Terlahir dari keluarga terdidik dan agamis begitu juga dengan lingkungannya, ikut serta mendorong Nyai Khoiriyah dalam belajar dan bergaul. Tentu hal itu menjadi istimewa. Tak semua orang bisa senasib dengannya. Kata sebagian orang beda nasab beda nasib. Tapi tidak juga, banyak orang nasab kurang baik tapi bisa melampui.

Entahlah, yang benar yang mana. Anda bisa berpendapat dan memiliki pandangan tersendiri. Putri Kiai Hasyim ini, tidak manja dan selalu mau berjuang keras untuk belajar dan hidup mandiri. Sehingga dasar pengetahuan agamanya berhasil diraihnya dengan sangat baik. Dengan begitu, cara pandang dan perilaku memiliki perbedaan tajam dengan mereka yang kurang bekal’ilmu’. Sebagaimana petunjuk kitab suci baik al qur an maupun al hadis, orang berpengetahuan akan mendapatkan derajat tinggi dan mulia.

Pada umur 13 tahun Nyai Khoiriyah Hasyim sudah terlihat dewasa. Maka dari itulah ayahnya lantas menikahkan dengan salah seorang santrinya yang pandai dan alim, yakni; KH. Ma’sum Ali, santri asal Maskumbambang, Gresik. Beliau merupakan salah satu santri senior Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari di Pesantren Tebuireng. Suami Nyai Khoiriyah dikenal pandai dan alim. Ahli dibidang ilmu falak, ilmu sharaf, dan ilmu lainnya. Kitab Amtsilatu Tasrifiyah yang selalu menjadi pegangan dan pedoman para santri di seluruh pesantren di Indonesia merupakan karya suami Nyai Khoiriyah. Konon kitabnya cetak pertama kai diluar negri.

Mendapatkan suami yang pandai dan alim tentu menjadikan beliau sangat bahagia dunia dan akhirat. Beliau pun banyak mengaji langsung kepada suaminya sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan yang selama ini diperoleh dari ayahnya, beberapa kitab kuning yang dipelajari; kitab fiqh, hadis, Tafsir jalalain, Fathul Muin, Tahrir Asymuni, Jauhar Maknun Alfiyah, Jamiul Jawami, al-Hikam, dan lainnya. Setelah menikah dengan KH. Maksum Ali, Nyai Khoiriyah Hasyim menempati rumah sederhana di dusun seblak.

Jaraknya sekitat 300 Meter ke arah barat dari Pesantren Tebuireng. Ayahnya mendorong keduanya untuk mendirikan sebuah pesantren. Maka di atas tanah yang ditinggali berdirilah sebuah pondok pesantren. Kondisi desa tersebut sama seperti daerah Tebuireng tempo dulu, dimana masyarakatnya belum tercerahkan. Keamanan juga belum sepenuhnya dapat dirasakan. Namun tak merasa terusik sedikitpun dan mengurangi keharmonisan dalam perjalanan kehidupan keluarga saban harinya. Susah senang dan berjuang bersama membangun keuarga dan pesantrennya dijalani dengan ikhlas, tanggungjawab dan mandiri .

Pada tahun 1930 membuka Madrasah Salafiyah Syafiiyah, TK Ibtidaiyah yang masih tingkatan sifir awal dan tsani. Jika para santri ingin belajar lebih tinggi maka disuruh melanjutkan di Pesantren Tebuireng. Kiai Maksum Ali meski memiliki pesantren sendiri namun masih ikut mengajar di Tebuireng. Konon beliau juga pernah menjadi lurah pondok pesantren Tebuireng seperti KH. A. Wahab Hasbullah selama menyantri dibawah asuhan kiai Hasyim Asy’ari. Kehidupan Nyai Khoiriyah dengan suaminya berjalan penuh dengan keharmonisan.

Dikarunia dua putri, Abidah dan Jamilah. Keduanya inilah calon penerus perjuangan orangtuanya di Pesantren Seblak. Perjalanan pernikahan yang dibangun dengan Kiai Maksum Ali tiba_tiba roboh. Suaminya yang begitu dicintainya wafat. Tentu menjadi pukulan berat bagi Nyai Khoiriyah Hasyim. Beliau pun menggantikan suaminya menjadi pengasuh pesantren. Amat langka di zaman itu, perempuan menjadi pengasuh pesantren. Pesantren Seblak dalam kendalinya. Dari mulai urusan pengajian hingga pembinaan santri.

Beban yang berat dijalani dengan penuh keikhlasan dan semangat. Maka semua itu dapat terlewati dengan baik. Sepertinya hidup menyendiri tak membuatnya bertahan lama. Meskipun mampu menjalani semuanya, namun tetaplah butuh pendamping hidup. Suratan takdir menetapkan beliau mendapatkan teman hidup kembali. Jika suami pertama terkenal dengan orang alim dan ahli ilmu. Dan reputasinya tak ada yang meragukan, maka kalaupun menikah pastinya mendapat orang yang tak kalah cakapnya. Atau lebih baik setia sama satu orang walau si suami telah meninggal dunia. Ah, itu hanya keinginan atau pendapat kita, benarkah demikian? Semua tergantung orangnya. Wilayah privat, jika Anda berkomentar berlebihan bisa menyebabkan hal tak baik.
Pada tahun 1938 Nyai Khoiriyah Hasyim di persunting oleh KH. Muhaimin. Seorang kiai yang cakap ilmu dan alim. Beliau berasal dari Lasem Jawa Tengah. Suaminya merupakan kepala Madrasah Darul Ulum di Makkah. Setelah menikah maka Nyai Khoiriyah pun meninggkalkan kampung halaman. Beliau tinggal di Makkah bersama suaminya. Selama di Makkah, beliau melibatkan diri dalam dunia pendidikan. Bahkan, mendirikan lembaga pendidikan bagi kaum perempuan yakni, Madrasatul Bannat. Tentunya menjadi salah satu sosok perempuan pesantren pertama yang menjadi orang besar dan berpengaruh di tanah suci. Jika dari golongan laki_laki sudah sering kita dengar dari Nusantara yang menjadi guru besar di tanah arab, seperti Syekh Yasin al fadani. Pertanyaan yang kemudian mengganggu pikiran kita, kenapa namannya kurang familiar dikalangan masyarakat Indonesia, bahkan mungkin masyarakat pesantren, kontras dengan Kartini. Seorang tokoh perempuan dari Jepara yang selalu di peringati pada bulan April dalam saban tahunnya.

Meskipun demikian, tak perlu berkecil hati Anda para santriwati. Jika ingin seperti beliau, sangat bisa. Lebih_lebih para santriwati yang hidup di zaman sekarang, dimana akses buat kaum hawa semakin terbuka luas. Dimana banyak jabatan strategis di negeri ini pernah dan sedang di tempati kaum perempuan. Tapi itu semua, tak perlu di besar_besarkan, belajar di pondok harus diniati semata mata mencari ilmu, bukan mencari yang lainnya. Bila Anda ingin jadi orang besar bukan di Pesantren. Lo sekedar kepingin ndak masalah. Terpenting berproses mengisi dan menghiasi diri dengan ilmu. Jika tidak akan menodai dan mengotori niat suci para santriwati yang belajar di Pesantren dan membawa diri kearah gagal fokus.

Di Makkah kehidupan Nyai Khoriyah Hasyim kembali menemui jalan pahit dan getir. Dimana suami yang begitu dicintai dan disayangi kembali meninggalkannya. Dua lelaki hebat yang pernah bersanding dengannya selalu diambil sang Maha Hidup lebih dahulu. Setelah, Kiai Muhaimin wafat pada tahun 1956 Nyai Khairiyah pun tetap sabar menerima semuanya dengan ikhlas. Mengingat, semua adalah milik Allah. Kapanpun dan dimanapun seseorang harus siap terhadap segala apa yang dipunyai akan diambil yang Maha Kuasa cepat atau lambat. Selama 20 tahun lebih beliau hidup di Makkah, tentu bukan waktu yang singkat. Kepulangannya ke tanah kelahirannya, Indonesia berkat ajakan Presiden Soekarno. Beliau selaku orang nomor satu di republik ini, membutuhkan sosok orang hebat untuk diajak berjuang bersama membangun negeri ini, maka Putri Hadrtussyaikh ini mau pulang. Sejak kepulangannya dari tanah suci, beliaupun menuju Jombang. Dimana keluarga berkumpul disana.

Intelektualitas Nyai Khairiyah Hasyim tidak ada yang meragukan. Baik terhadap penguasaan terhadap kitab kuning, manajemen pendidikan, ketrampilan, dan lainnya. Di lingkungan Nahdliyin pun mendapat tempat yang strategis. Di komisi batsul masail, tempatnya kiai beradu argumen mengenai banyak permasalahan. Yang aktual dan faktual. Di dalam pesantrennya juga menguji para imam shalat bagi kaum laki laki. Perempuan cakap ini tentunya amat dibanggakan dalam kalangan masyarakat pesantren. Minimnya perempuan hebat dari pesantren, baik dari segi keilmuan dan luasnya pengalaman menjadikan kita sangat tidak berlebihan, jika menjulukinya sebagai tokoh perempuan pesantren.

Selain ahli ilmu Nyai Khoiriyah Hasyim juga memiliki ketrampilan, yakni mendesain dan membuat kerudung buat kaum perempuan, bernama Rubu’. Karyanya tersebut dilatari oleh salah satunya fenomena kerudung yang saat itu dipandangnya kurang elegan. Desainer Perempuan dari pesantren Seblak pun menjadikan seragam wajib bagian atas bagi para santrinya. Hingga kini pun kerudung rubu menjadi identitas santriwati Seblak.

Dalam Islam ada beberapa perempuan yang layak dijadikan inspirasi. Seperti, Khadijah, Aisyah, Adawiyah, dll. Nyai Khairiyah merupakan salah satu representasi dari kaum hawa yang berasal dari pesantren. Beliau tak kalah hebat dengan orang_orang hebat di zamannya baik yang dari kalangan laki laki maupun perempuan. Sampai kapanpun, namanya akan selalu harum. Layak, bagi anda para kaum perempuan yang sedang berproses belajar utamanya santriwati yang ada di Pesantren.

Untuk mengukir kesuksesan di zamannya. Munculnya stigma miring terhadap kaum perempuan tak perlu disikapi emosional atau berlebihan. Terpenting adalah memupuk semangat belajar. Hanya dengan ilmu engkau dan kita bisa meraih apapun. Perempuan hebat seperti beliau membantu membukakan mata kita untuk tidak sebelah mata terhadap kaum perempuan. Jika para santriwati memiliki kesempatan yang sama utamanya dalam pendidikan misalnya, bukan mustahil jika mereka bisa menjadi orang hebat di zamannya. Menghiasi diri dengan ilmu kunci utamanya.

Sumber : Tebuireng Online
Oleh: Ahmad Faozan Direktur Penerbit Tebuireng

R. Samadikun (Jombang, 8 Maret 1902 – ??) adalah Gubernur Jawa Timur periode 1949 – 1958. Ia adalah putra dari Kusumowisastro, seorang pensiunan kontrolir di Jombang. Pendidikan yang pernah ditempuh adalah HIS, Jombang kemudian dilanjutkan ke OSVIA Blitar, Jawa Timur. Setelah menjadi pegawai, ia mendapat kesempatan melanjutkan pendidikannya ke Bestuurschool, Batavia.

Sebagai pegawai pemerintah R. Samadikun mengawali karier sebagai G.A.I.B yang diperbantukan pada kontrolir Lamongan. Setelah itu dia berpindah-pindah tempat dengan jabatan yang berbeda, seperti Wedana Jaba Surabaya, Sekretaris Bupati Magetan, Asisten Wedono Dolopo (Madiun), Wedono Jebeng (Ponorogo) dan kemudian Patih di Kediri.

Di samping itu, suami dari Moebandi dan ayah dari 6 orang putra dan putri ini juga aktif di Perkumpulan Sekolah Neutral. Dalam perkumpulan ini Samadikun ditunjuk sebagai ketua. Perkumpulan ini membawahi beberapa jenis sekolah, seperti: HIS Bersubsidi, Vervolgschool Bersubsidi, Schakelschool, MULO, Frobelschool, dan lain-lain. R. Samadikun ditunjuk sebagai gubernur Jawa Timur menggantikan Dr. Moerdjani pada tahun 1949.

Laksamana Muda TNI (Purn) Djoko Teguh Wahojo, S.H., S.E., M.M. (lahir di Jombang, Jawa Timur, 4 Juni 1958; umur 60 tahun) adalah seorang Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/463/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 yang sebelumnya menjabat Aspers Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).[1] Djoko Teguh W merupakan lulusan perwira Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-28 tahun 1983 ini sebelumnya menjabat TA Pengkaji Bidang Sismennas Lemhannas.
Karir :

1. Sahli “C” Ops Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur
2. Danlantamal IV Tanjungpinang (2011)
3. Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Timur (2011-2012)
4. Dankobangdikal (2012-2013)
5. TA Pengkaji Bidang Sismennas Lemhannas (2013-2014)
6. Aspers Kasal (2014-2016)[3]
7. Ketua Yayasan Nala

Prof.Dr.Sumarmi, M.Pd merupakan dosen dan guru besar yang saat ini berstatus aktif mengajar di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) sekaligus Pascasarjana di Universitas Negeri Malang (UM). Jabatan yang sekarang ini beliau ampu adalah menjadi Dekan FIS UM.

Beliau besar dan lahir di Jombang 17 Juni 1962, SD dan SMP di Ngoro, kemudian melanjutkan ke SPGN Jombang. Riwayat pendidikanpun tak pernah lepas dari bidang kependidikan bahkan beliau mempunyai potensi yang sangat menonjol dalam bidang tersebut, Hal ini dibuktikan beliau bisa menempuh pendidikan S1-S3 sangat cepat hanya dalam waktu 6 tahun yang pada umumnya setidaknya 9 tahun.

Potensi inilah yang nantinya bisa menguntungkan dalam partisipasinya untuk memberikan sumbangsih dalam mendukung perkembangan pendidikan yang semakin maju. Maka tak heran beliau mempunyai pengaruh besar dalam memberikan kontribusinya terhadap bidang ini terutama dalam bidang geografi.

Prof.Dr.Sumarmi, M.Pd dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu geografi lingkungan di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang (UM) 6 Juni 2010 dengan Pidatonya yang berjudul “Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)”. Gambaran singkat dari isi pidatonya tersebut diilhami dari keadaan lingkungan yang semakin memprihatikan apalagi mayoritas dari masyarakat perkotaan seakan enggan berpartisipasi dalam menjaga keletarian lingkungan.

RTH dipandang memiliki suatu potensi dan manfaat yang besar terutama untuk mendukung adanya pengelolaan lingkungan sekitarnya terutama untuk mewujudkan adanya paru-paru kota sehingga wajar memerlukan partisipasi masyarakat banyak. Mengetahui pentingnya hal tersebut beliau memaparkan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat seperti:

1. Optimalisasi RTH melalui. Ilmu dan teknologi yang Memadai, serta penyediaan tenaga ahli
2. Peningkatan kelembagaan pengelola RTH melalui Peraturan penyusunan perundangan dukungan dari pembuat kebijakan
3. Peningkatan peran stake bolders dan dukungan masyarakat

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu ide sekaligus alternatif yang mampu mendukung fungsi ekologis,sosial budaya dan arsitekrural yang dapat memberi manfaat ekonomi dan keseiahteraan bagi masyarakat sehingga selain mendapatkan suatu keuntungan maka dengan adanya ide tersebut keseimbangan akan keadaan alam dibumi pun mampu terjaga.

Selain mempunyai berbagai pengalaman banyak dan juga mumpuni Prof .Dr.Sumarmi, M.Pd terbukti menghasilkan banyak sekali karya dalam menunjang dan memperkaya ilmu geografi pada umumnya seperti makalah, artikel, jurnal, diktat hingga buku-buku bermanfaat.

Suprapto (lahir di Pulorejo, Ngoro, Jombang, Jawa Timur, 27 Agustus 1929 – meninggal 7 Oktober 2003 pada umur 74 tahun) adalah Gubernur Provinsi Bengkulu, menjabat sejak 1978 hingga 1989. Semasa pemerintahannya, ia merupakan gubernur dengan masa pemerintahan teraneh dan terlama. Secara normal, gubernur menjabat selama 5 tahun atau 10 tahun jika menjabat selama dua periode. Ia menjabat sebagai Gubernur Bengkulu selama 11 tahun lamanya.

Dari pernikahannya dengan Raden Ayu Soedarjatin, ia dikaruniai 2 putra dan 2 putri. Setelah meninggal, Suprapto dimakamkan di desa kelahirannya.

Karir

1960-1965: Camat Warujayeng, Nganjuk
1965-1967: Wedana (Pembantu Bupati) Nganjuk
1967-1968: Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
1968-1978: Bupati Kabupaten Nganjuk
1978-1989: Gubernur Bengkulu
1990-2003: Anggota Dewan Pertimbangan Agung